Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo mengenai adanya operasi politik dan penumpang gelap di balik isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai bentuk pantulan politik (political mirroring). Tudingan tersebut diyakini menjadi indikator keretakan hubungan politik antara Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.
Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lukas Luwarso, mengkritik narasi Joko Widodo yang memosisikan dirinya sebagai korban dari gerakan terselubung. Menurut Lukas, sang mantan presiden justru sedang memproyeksikan taktik politik yang kerap ia gunakan selama sepuluh tahun berkuasa kepada lawan-lawan politiknya saat ini.
"Jokowi sedang mencoba merepresentasikan dirinya yang dulu suka melakukan operasi politik selama 10 tahun berkuasa. Ini sekarang dipakai untuk menuduh orang lain," ujar Lukas dalam siniar Madilog di saluran YouTube Forum Keadilan TV yang dipublikasikan pada Senin (19/10).
Lukas menepis anggapan bahwa kelompok masyarakat sipil yang menuntut transparansi dokumen pendidikan bertindak sebagai penumpang gelap. Ia menegaskan bahwa gerakan sipil bergerak secara terang-terangan demi menuntut keadilan dan keterbukaan informasi, bukan demi keuntungan pragmatis kekuasaan.
Sasaran Tudingan dan Ketegangan Elite
Di tengah teka-teki mengenai siapa dalang operasi politik yang dimaksud Joko Widodo, Lukas mengajukan hipotesis yang mengerucut pada tiga tokoh utama. Ia menaksir bahwa 60 persen dari bobot tudingan tersebut secara tersirat diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sisanya, sebesar 30 persen diarahkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, dan 10 persen kepada Megawati Soekarnoputri. Persentase ini didasarkan pada dinamika politik terkini di mana perkongsian antara Joko Widodo dan Prabowo mulai menunjukkan peregangan.
"Tuduhan Jokowi itu untuk menutupi atau mengalihkan perhatian publik dari isu-isu besar. Siapa yang paling pas dari tuduhan itu? Pasti Prabowo," tutur Lukas.
Pembiaran polemik ijazah agar terus bergulir liar di ranah publik dinilai Lukas sebagai pembiaran politik dari kubu Prabowo. Lukas menilai, negara semestinya hadir membentuk tim pencari fakta independen untuk mengakhiri polemik yang menggerus kepercayaan publik ini, alih-alih membiarkannya menjadi alat serang tak kasatmata.
Peluang Mengakhiri Bom Waktu
Sikap keras kepala dalam merespons tuntutan transparansi ijazah dinilai justru memperburuk citra politik dinasti penguasa. Lukas mencontohkan, pembuktian keabsahan dokumen pendidikan sejatinya sangat sederhana jika memang dokumen tersebut eksis.
"Kalau ijazah itu ada, kan dia harus begitu saja, sesimpel itu. Ini ijazah saya SD, SMP, SMA, silakan kalau mau diteliti," ungkap Lukas menganalogikan kemudahan pembuktian administrasi.
Hingga Selasa (20/10), publik masih menantikan apakah pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan sengketa ijazah ini, atau membiarkannya menjadi bom waktu politik. Lukas berharap Presiden Prabowo memanfaatkan momentum ini untuk melakukan pertobatan politik demi memperbaiki tata kelola kenegaraan.***
