Ekonom menilai fundamental sejumlah emiten Indonesia masih kuat meski kepercayaan investor terganggu. Temuan OJK menunjukkan pembenahan perlu menyasar pelaku perdagangan, pihak yang mengaburkan kepemilikan saham, serta efektivitas pengawasan.
Peringatan MSCI mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia tidak otomatis menentukan arah perekonomian nasional. Dampak langsungnya terutama menyasar harga saham, alokasi investasi portofolio, dan biaya penghimpunan modal.
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, Putu Anom Mahadwartha, menilai tekanan terhadap pasar perlu dibedakan dari kondisi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan.
“Fundamental kita itu bagus sebenarnya. Ketika fundamental kita bagus, yang enggak bagus itu kepercayaan investor,” katanya dalam wawancara Radio Suara Surabaya, Jumat (16/10/2026).
Putu menyebut fundamental sejumlah emiten, terutama saham unggulan, masih menjanjikan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tekanan pasar berasal dari beberapa faktor, termasuk geopolitik, harga minyak, dan menurunnya kepercayaan investor.
Pandangan tersebut memberi dasar untuk menempatkan peringatan MSCI secara proporsional. Indonesia memiliki penopang ekonomi di luar bursa, sementara dampak lanjutan gejolak saham tetap perlu dikendalikan.
Ekonomi Indonesia Memiliki Penopang Sendiri
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Menurut Kementerian Keuangan, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen dan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan.
Data tersebut mendahului gejolak Oktober sehingga belum mengukur dampak peringatan MSCI. Namun, angka itu menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia bertumpu pada kegiatan yang lebih luas daripada transaksi saham.
Pembelian saham di pasar sekunder umumnya merupakan perpindahan kepemilikan antarinvestor. Ketika investor asing menjual saham, uang operasional perusahaan tidak serta-merta ikut keluar.
Dampak terhadap ekonomi riil dapat membesar jika tekanan berkepanjangan menaikkan biaya modal, melemahkan rupiah, atau menghambat kredit. Karena itu, pernyataan bahwa pengaruh MSCI pasti kecil belum dapat dipastikan. Yang lebih beralasan adalah Indonesia memiliki kemampuan membatasi penularannya.
Pelaku Perdagangan dan Perantara Pasar
Pemetaan penyebab peringatan MSCI dapat dimulai dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam pemeriksaan perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), OJK menemukan manipulasi yang melibatkan nasabah perorangan dan institusi melalui sejumlah anggota bursa.
Regulator menjatuhkan denda Rp1,5 triliun kepada pihak-pihak terkait pelanggaran transaksi tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa pihak yang dikenai sanksi mencakup pelaku perdagangan, penjamin emisi, pihak penjatahan pasti, serta pemilik manfaat akhir yang terbukti melanggar.
Artinya, tanggung jawab perlu ditelusuri sampai kepada pelaku dan perantara yang terbukti terlibat. Nama saham yang diperiksa tidak berarti seluruh pemegang sahamnya melakukan pelanggaran.
Pihak yang Mengaburkan Kepemilikan Saham
OJK juga menemukan pelanggaran penjatahan saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Menurut penjelasan regulator, pihak terkait pengendali memperoleh penjatahan besar dengan identitas yang dikaburkan. Praktik tersebut menyebabkan kepemilikan terkonsentrasi dan membatasi saham yang tersedia di pasar.
Denda kepada pihak-pihak terkait masing-masing mencapai Rp500 miliar dan Rp100 miliar.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan penindakan merupakan bagian dari pembenahan pasar.
“Penegakan hukum dan juga tentu pengenaan sanksi ini betul-betul menjadi salah satu aspek dalam reformasi percepatan integritas di pasar modal kita,” katanya dalam keterangan yang diberitakan Bisnis.com, Sabtu (17/10/2026).
Tanggung Jawab Otoritas Pengawas
OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia memiliki fungsi berbeda dalam pengawasan, perdagangan, serta penyimpanan dan penyelesaian transaksi.
Dalam pemetaan tanggung jawab, ketiganya berperan memastikan keterbukaan kepemilikan dan kewajaran transaksi. Namun, tanggung jawab kelembagaan tersebut harus dibedakan dari tuduhan bahwa pejabat tertentu terlibat pelanggaran.
Setelah bertemu MSCI pada Senin (19/10/2026), BEI mengumumkan rencana mengeluarkan 80 saham berkepemilikan terkonsentrasi dari penghitungan IHSG.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memberikan gambaran indeks yang lebih wajar.
“Tetap bisa diperdagangkan tetapi pergerakan harganya tidak akan mempengaruhi pergerakan IHSG,” kata Jeffrey, dikutip ANTARA.
Perubahan penghitungan indeks merupakan langkah awal. Pemulihan kepercayaan tetap bergantung pada keterbukaan pemilik manfaat dan konsistensi penindakan.
MSCI Memperbesar Dampak, Bukan Mengatur Ekonomi Indonesia
MSCI merupakan penyedia indeks yang menjadi acuan banyak pengelola investasi. Perubahan klasifikasinya dapat mendorong dana tertentu menyesuaikan portofolio.
Dalam pengumuman resminya, MSCI menyebut struktur kepemilikan yang belum transparan, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan efektivitas penegakan aturan sebagai dasar evaluasi.
Keputusan perubahan klasifikasi belum final. Konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027, dengan keputusan paling lambat 30 Juni 2027.
Pengaruh besar MSCI terhadap alokasi investasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rekayasa untuk menjatuhkan pasar Indonesia.
Kemandirian Memerlukan Pasar yang Dipercaya
Indonesia dapat memperkuat ketahanan melalui tabungan domestik, pembiayaan usaha produktif, dan perluasan investor jangka panjang. Dana pensiun, asuransi, serta dana publik perlu tetap dikelola berdasarkan kelayakan investasi.
Kemandirian ekonomi juga memerlukan perlindungan terhadap investor domestik. Pasar yang transparan mengurangi ketergantungan pada sentimen sekaligus memperkuat kemampuan menghimpun modal dari dalam negeri.
Dengan dasar itu, respons terhadap MSCI sebaiknya diarahkan pada pembenahan pelaku dan praktik yang bermasalah. Kekuatan ekonomi Indonesia akan lebih terjaga jika kegiatan produksi terus berjalan dan pasar keuangannya semakin dapat dipercaya.***
