Sehari menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, sepuluh rilis survei sejak Agustus menempatkan kepuasan publik pada kisaran 37 persen hingga 80,7 persen. Tujuh di antaranya dikerjakan tatap muka, dan hasilnya pun terpaut 42 poin, jauh di atas batas kesalahan yang tercantum, sekitar 2,4–2,9 poin.
Siapa mencatat berapa?
Angka survei ini mengukur dua hal yang berbeda, yaitu kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran dan kepuasan terhadap kinerja Presiden. Karena itu, keduanya dipisah.
Kepuasan terhadap pemerintahan
- 37 persen: Tempo Data Science (pengumpulan data 31 Juli–11 Agustus)
- 50,1 persen: Arawicaksa Institute (3–8 Oktober)
- 55,1 persen: Poltracking (14–20 Agustus)
- 60,4 persen: Piramida (20 September–5 Oktober)
- 78,7 persen: Laboratorium Suara Indonesia (21–28 Juli)
Kepuasan terhadap kinerja Presiden
- 44,5 persen: SMRC (1–10 Oktober)
- 60,3 persen: Adidaya Institute (15–21 September)
- 65,2 persen: PPI (26 September–6 Oktober)
- 79,3 persen: INES (September)
- 80,7 persen: LKPI (8–20 September)
Keterangan: SMRC adalah Saiful Mujani Research and Consulting; PPI, Parameter Politik Indonesia; INES, Indonesia Network Election Survey; LKPI, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia. Tempo juga mencatat 40 persen untuk Presiden, sedangkan PPI mencatat 65,4 persen untuk pemerintahan.
Apakah cara wawancara menjelaskannya?
Belum cukup. SMRC mewawancarai 1.013 dari 1.213 responden lewat telepon, tetapi rentang lebar juga muncul di antara tujuh survei tatap muka saja. Pasangan terdekatnya, Laboratorium Suara Indonesia (78,7 persen, 21–28 Juli) dan Tempo (37 persen, 31 Juli–11 Agustus), sama-sama menanyakan kepuasan terhadap pemerintahan di 38 provinsi, tetapi terpaut 41,7 poin.
Arawicaksa (50,1 persen) dan PPI (65,4 persen untuk pemerintahan) sama-sama mewawancarai 1.200 responden tatap muka, dengan pengumpulan data beririsan pada 3–6 Oktober. Selisihnya 15,3 poin.
Rincian PPI menurut pendidikan berkisar dari 79,3 persen pada responden yang tidak menamatkan SD hingga 43,2 persen pada tamatan perguruan tinggi. Hitungan redaksi: bila rincian itu ditimbang dengan komposisi pemilih yang digunakan SMRC (tamatan perguruan tinggi 12,1 persen), angka gabungannya tetap sekitar 65 persen. Komposisi pendidikan saja tampaknya tidak menerangkan jarak PPI dengan SMRC.
Redaksi pertanyaan juga berbeda. SMRC menawarkan pilihan "cukup puas" dan "kurang puas"; PPI menanyakan kinerja pemerintah dengan "puas" dan "tidak puas". Pengaruhnya terhadap hasil belum diketahui.
Apa yang belum dibuka?
Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, mengingatkan pada Desember 2023 bahwa rilis survei kerap menyebut sampel acak bertingkat tanpa rincian, hanya menampilkan sebagian pertanyaan, dan tidak mencantumkan pendana. Menurut dia, survei tatap muka 1.200 responden di 38 provinsi memerlukan dana lebih dari setengah miliar rupiah.
Dalam rilis dan pemberitaan yang ditelaah redaksi, belum satu pun mencantumkan pendana. Sebagai pembanding, rilis Litbang Kompas pada Januari 2025 menyebut surveinya dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.
Angka dalam pemberitaan pun tidak selalu seragam. Rilis LKPI di RMOL menyebut 1.400 responden pada badan berita dan 1.246 pada metodologi. Kepuasan terhadap pemerintahan versi Adidaya dikutip 55,6 persen oleh RMOL dan 52,8 persen oleh Antara.
Bagaimana tanggapan pemerintah dan asosiasi survei?
Atas rilis SMRC pada Juli (51,1 persen), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah saat itu, Muhammad Qodari, menyebut survei sebagai potret opini yang dinamis, meminta pembanding dari lembaga lain, dan menyatakan tidak membantah angkanya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah bekerja "bukan dalam rangka mencari survei".
Tanggapan resmi pemerintah atas rilis Oktober (44,5 persen) belum ditemukan hingga Senin pagi (19/10). Pengamat UPN Veteran Jakarta, Asep Kamaludin, menilai pemaparan penurunan elektabilitas Prabowo oleh SMRC berisiko dibingkai tendensius, tetapi menegaskan validitas tetap perlu diuji lewat bukti metodologis.
Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) pernah bertindak: pada Juli 2014 ia mengeluarkan dua lembaga yang menolak diaudit, dan pada November 2024 menjatuhkan sanksi kepada Poltracking terkait selisih survei Pilkada Jakarta. Kewenangannya terbatas pada anggota. Pernyataan Persepi soal selisih kali ini belum ditemukan.
Dalam seri SMRC sendiri, kepuasan menurun dari 81,2 persen (November 2025) menjadi 44,5 persen, dan dalam seri Tempo dari 75 persen (Desember 2025) menjadi 37 persen. Piramida justru mencatat kenaikan, dari sekitar 50 persen menjadi 60,4 persen. Prabowo dan Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024.***
