Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu memprediksi nasib politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan ditentukan secara kelembagaan pada pekan ini. Ia menilai momentum tersebut sangat bergantung pada kebijakan perombakan kabinet yang beredar akan dilakukan pada Selasa (20/10).
Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu dalam wawancara di siniar milik pakar hukum tata negara Refly Harun yang ditayangkan pada Senin (19/10). Ia menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang pengaruh politik keluarga mantan Presiden Joko Widodo.
Menurut Said Didu, publik menanti adanya kebijakan pemutusan radikal (radical break) dari Presiden Prabowo demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap arah pemerintahan. Kebijakan ini diprediksi menyasar perombakan posisi strategis di lingkaran eksekutif.
"Kalau tanggal 20 terjadi penggantian tadi, pengisian menko perekonomian untuk memperbaiki ekonomi, kemudian penggantian menteri ESDM, menteri kehutanan, menteri ATR/BPN, dan Panglima TNI, keyakinan saya menjadi 90 persen," ujar Said Didu.
Jika perombakan kabinet tersebut benar terealisasi dan membersihkan figur-figur loyalis Joko Widodo, ia memproyeksikan akan terjadi eskalasi politik yang cepat di parlemen pada pertengahan pekan.
"Tanggal 20 titik balik yang sangat tinggi. Maka hari Kamis atau Jumat (23/10), secara keputusan partai politik untuk menyatakan memang harus diproses (pemakzulan)," katanya, merujuk pada tindak lanjut polemik dokumen pendidikan Gibran pascaputusan Mahkamah Konstitusi.
Sinyal Politik Istana dan Desakan Sipil
Dalam analisisnya, Said Didu memaparkan sejumlah faktor yang dapat mempercepat proses politik terhadap Gibran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Faktor tersebut mencakup kode langsung dari presiden, sikap diam presiden yang ditafsirkan sebagai lampu hijau, sikap netral elite Partai Gerindra, serta tekanan langsung dari demonstrasi masyarakat sipil.
Menurutnya, ketiadaan intervensi atau teguran dari pihak Istana terhadap wacana pemakzulan yang berkembang belakangan ini merupakan sinyal tersirat bahwa Presiden Prabowo mempersilakan proses konstitusional tersebut berjalan secara alamiah.
"Di dalam politik kita lihat bahwa Pak Prabowo tidak melakukan intervensi apa pun terhadap wakil presiden. Malah menurut saya ada angin segar karena dia diam, dan biasanya kodenya itu mempersilakan tindak lanjut dari keputusan MK," tutur Said Didu.
Meski demikian, ia menekankan bahwa jajaran partai politik di Senayan pada akhirnya akan bersikap pragmatis dan menunggu dorongan nyata dari elemen kerakyatan. Oleh karena itu, ia mendesak kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa untuk segera melakukan konsolidasi massa.
Isu Masuknya Figur Eksternal ke Kabinet
Selain membahas posisi Wakil Presiden, diskusi tersebut juga menyoroti wacana ditariknya sejumlah figur yang selama ini berseberangan dengan kubu Joko Widodo ke dalam lingkaran pemerintahan Prabowo.
Refly Harun mengungkapkan adanya kabar dari lingkaran dalam istana bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditawari posisi menteri. Meski belum ada konfirmasi resmi, Refly menyatakan dukungannya jika tawaran tersebut benar direalisasikan demi konsolidasi nasional.
"Saya mendorong dia (Anies) masuk ke dalam. Orang Indonesia ini lebih senang dengan tokoh yang pejabat. Kalau dia keliling Indonesia (sebagai menteri), besarlah itu gerakan rakyat," kata Refly.
Menanggapi hal itu, Said Didu sepakat bahwa masuknya tokoh-tokoh teknokratis dan kritis ke dalam pemerintahan dapat menciptakan stabilitas nasional serta mengurai keraguan pasar atas performa tim ekonomi kabinet saat ini.***
