Gelombang percakapan digital yang menyoroti polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menembus 223 juta interaksi dalam sepekan terakhir.
Analisis mahadata menunjukkan dominasi sentimen kemarahan publik yang kini bermuara pada desakan pemakzulan di parlemen serta tuntutan penyelidikan harta mantan Presiden Joko Widodo.
Lembaga analisis percakapan digital Drone Emprit merekam lonjakan tajam keterlibatan (engagement) warganet sejak sidang pembacaan putusan MK bergulir pada awal Oktober 2026. Analis Utama Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid, memaparkan bahwa publik menanti kepastian langkah politik selanjutnya usai MK menyerahkan bola panas ke mekanisme institusi lain.
"Emosi dominannya adalah marah dan juga antisipasi. Publik merasa ditipu, merasa diremehkan intelektualitasnya," kata Nova dalam siniar Forum Keadilan TV yang dipublikasikan pada Minggu (18/10).
Kemarahan tersebut bersumber dari keputusan MK yang menyatakan tidak dapat membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden yang sah, meskipun diwarnai narasi absennya dokumen fisik kelulusan sekolah menengah atas (SMA) selama persidangan. Hal ini, menurut Nova, membuka luka lama publik terkait Putusan MK Nomor 90 yang sebelumnya memuluskan jalan Gibran menuju kontestasi pemilihan presiden.
Tuntutan Hak Angket dan Merosotnya Dukungan
Fokus warganet kini beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terdapat dorongan kuat agar para legislator menggulirkan hak angket maupun proses pemakzulan.
Di saat yang bersamaan, Drone Emprit mencatat anjloknya narasi pembelaan dari basis pendukung tradisional istana. Pada media sosial yang biasanya didominasi percakapan pro-pemerintah seperti TikTok dan Instagram, angka dukungan menurun drastis dan hanya menyentuh angka 26 persen.
Sementara itu, pada aplikasi Threads, sebanyak 29 persen dari total percakapan secara eksplisit mendukung wacana pemakzulan.
"Minim sekali, hampir tidak ada yang memberikan narasi tandingan terhadap pemakzulan Pak Gibran ini," ujar Nova menambahkan. Ia menilai, kelompok pendukung loyalis mulai menarik diri dari perdebatan soal ijazah dan menggeser fokus mereka.
Desakan Penyelidikan ke Ranah Hukum
Kritik digital ini rupanya tidak berhenti pada sosok Wakil Presiden. Efek bola salju dari krisis kepercayaan tersebut mengarah pada tuntutan agar institusi penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, mulai menelisik rekam jejak keluarga Joko Widodo selama satu dekade berkuasa.
Menurut Nova, tren percakapan yang mendesak pemeriksaan terhadap potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) keluarga mantan presiden itu terus meningkat tajam sejak awal 2025.
Bola kini berada di tangan para elite politik di Senayan dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Publik di dunia maya masih terus menanti apakah tuntutan dari 223 juta interaksi digital ini akan diakomodasi ke dalam langkah politik nyata, atau justru menguap seiring berjalannya waktu.***
