DPR belum menerima surat presiden mengenai pergantian Panglima TNI. Pernyataan itu muncul setelah penghargaan kepada pimpinan militer dan laporan rotasi sejumlah perwira memicu spekulasi perombakan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum ada surat presiden terkait pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto hingga Selasa, 6 Oktober 2026.
“Sampai saat ini belum ada,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia juga mengaku belum mengetahui rencana pergantian tersebut.
Keterangan itu menjadi perkembangan terbaru di tengah pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan pucuk pimpinan TNI. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan Bintang Mahaputera kepada sejumlah pemimpin militer.
Analis pertahanan Universitas Nasional, Selamat Ginting, membaca penghargaan tersebut sebagai kemungkinan penghormatan menjelang pergantian jabatan. Namun, penilaian itu belum menunjukkan bahwa pergantian telah diputuskan.
Penghargaan dan Tafsir Pergantian
Penganugerahan berlangsung dalam peringatan HUT ke-81 TNI di Cilangkap, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/TK Tahun 2026.
Penerimanya mencakup Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, serta tiga kepala staf angkatan: Maruli Simanjuntak, Muhammad Ali, dan M. Tonny Harjono.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago juga menerima penghargaan. Sekretariat Negara menyebut penganugerahan itu sebagai penghormatan atas jasa dan pengabdian mereka.
Dalam perbincangan Forum Keadilan TV yang diunggah pada 5 Oktober 2026, Ginting menghubungkan penghargaan tersebut dengan kemungkinan penataan kepemimpinan militer.
Ia menilai penghargaan dapat menjadi bentuk penghormatan yang mengiringi pergantian jabatan. Meski demikian, laporan mengenai perbincangan itu juga mencatat bahwa ia belum melihat bukti cukup adanya keputusan pergantian pucuk TNI.
Perwira Era Jokowi dalam Sorotan
Ginting turut menyoroti perpindahan dua perwira yang pernah bertugas di lingkungan kepresidenan Joko Widodo: Mayor Jenderal Rudy Saladin dan Mayor Jenderal Achiruddin.
Menurut keterangannya, Rudy berpindah dari Pangdam V/Brawijaya menjadi Wakil Kepala Staf Teritorial Panglima TNI. Achiruddin disebut bergeser dari Pangdam IV/Diponegoro menjadi Panglima Komando Operasi Khusus TNI.
Ginting membaca perpindahan itu sebagai bagian dari penataan elite militer. Namun, hubungan antara riwayat penugasan keduanya di era Jokowi dan alasan rotasi belum didukung dokumen keputusan atau penjelasan resmi yang dapat diperiksa.
Penataan organisasi berlangsung bersamaan dengan peresmian 204 satuan baru TNI oleh Prabowo pada 5 Oktober 2026. Dalam pidatonya, presiden juga meminta pembinaan prajurit mengutamakan prestasi dan kemampuan.
Arahan tersebut memberi konteks bagi pembicaraan mengenai regenerasi. Akan tetapi, pidato dan penghargaan belum memastikan siapa yang akan diganti maupun kapan pergantian berlangsung.
Untuk jabatan Panglima TNI, keterangan terbaru dari DPR masih sama: surat presiden belum diterima.***
