Isu ijazah kembali ramai, kini menyeret Gibran. Jokowi menyebut ada operasi politik dan "penumpang gelap" di baliknya, tetapi mengaku menanggapinya dengan santai.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menduga ada operasi politik di balik ramainya isu ijazah yang kini menyeret dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia juga menyebut ada "penumpang gelap" yang ikut menunggangi polemik itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi kepada awak media, seperti terlihat dalam video yang diunggah kanal Official iNews di YouTube pada 16 Oktober 2026.
Menurut Jokowi, dugaan itu bukan hal baru. Ia mengaku sudah menyampaikannya sejak awal isu bergulir. Meski kini tuduhan makin ramai, ia menegaskan sikapnya tetap santai.
Isu Pengalih Perhatian dan Serangan terhadap Reputasi
Seorang wartawan bertanya apakah ramainya isu ini membuat persoalan genting jadi tertutup. Jokowi tidak menampik kemungkinan itu. "Ya, bisa saja seperti itu," ujarnya.
Ia menambahkan, isu tersebut bisa jadi memang operasi politik untuk menurunkan reputasi seseorang. Ketika ditanya sasarannya dirinya atau Gibran, Jokowi menjawab, "Dua-duanya bisa."
Soal rencana penggugat membawa persoalan ini ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi meminta semua pihak menempuh jalur yang tersedia. Menurutnya, negara memiliki mekanisme demokrasi yang harus dilalui.
"Silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia, yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan aturan hukum yang ada," katanya.
Wartawan juga menanyakan tanggapannya atas wacana bahwa Gibran tidak bisa maju pada pemilihan presiden atau pilkada 2029. Jokowi menyerahkan hal itu kepada lembaga berwenang, dengan menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kuasa Hukum Gibran: Kebenaran Sudah Terang
Dalam rekaman yang sama, tim kuasa hukum Gibran terlihat menemui Jokowi untuk melaporkan perkembangan perkara. Salah satu perwakilan mengatakan timnya hadir sebagai pihak terkait di MK dan menilai pihaknya memenangkan perkara tersebut.
Ia menyebut petitum yang meminta Gibran didiskualifikasi sebagai tidak berdasar dan kedaluwarsa. Menurutnya, kini "kebenaran itu telah menunjukkan jalannya".
Kuasa hukum itu juga mengajak masyarakat bersuara menghadapi kabar bohong. Ia menilai penyebar hoaks memainkan politik yang tujuan akhirnya menggulingkan pemerintahan, dengan arah dari Gibran lalu ke Presiden Prabowo Subianto.
Ia pun menegaskan timnya akan terus berjuang dan yakin tidak ada upaya hukum lanjutan yang berhasil. "Ijazah Mas Gibran itu ada," ujarnya.
Di akhir perbincangan, para pendukung yang hadir menyerukan dukungan bagi pasangan Prabowo-Gibran untuk dua periode. Jokowi sendiri menutup dengan sikap yang sama seperti di awal: biasa saja.***
