Tiga sumber mengaitkan pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa dengan konflik rotasi pejabat Kementerian Keuangan. Namun, Djaka Budhi Utama membantah adanya perselisihan dan Istana belum mengungkap alasan resmi.
Seorang menteri secara administratif membawahi direktur jenderal. Struktur organisasi pemerintah menggambarnya dengan garis yang rapi: presiden di atas, menteri di bawahnya, lalu para direktur jenderal.
Masalahnya, bagan organisasi tidak pernah mampu menggambarkan siapa yang dapat menelepon Presiden secara langsung.
Purbaya Yudhi Sadewa diberhentikan sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026. Pemberitahuan mengenai pencopotan itu, menurut satu sumber Reuters, diterimanya melalui telepon juru bicara Presiden ketika ia sedang menjawab pertanyaan anggota DPR tentang rancangan anggaran 2027.
Tidak ada penjelasan resmi mengenai pelanggaran, kegagalan kebijakan, atau alasan khusus di balik keputusan tersebut.
Purbaya kemudian mengatakan perombakan internal Kementerian Keuangan ikut berperan dalam pemberhentiannya. Namun, ia tidak menguraikan siapa yang keberatan, apa yang dipersoalkan, dan bagaimana perselisihan itu sampai ke meja Presiden.
Tiga sumber pemerintah yang diwawancarai Reuters memberikan versi lebih terperinci. Mereka mengaitkan pencopotan Purbaya dengan konflik mengenai rotasi ratusan pejabat Kementerian Keuangan—sebagian besar berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menurut sumber-sumber tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama serta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto keberatan karena merasa tidak menyetujui susunan rotasi tersebut.
Djaka kemudian disebut menyampaikan persoalan itu langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Djaka membantah terdapat konflik yang mendahului pemberhentian Purbaya. Bimo dan Istana tidak memberikan jawaban atas permintaan komentar Reuters ketika laporan itu diterbitkan. Karena itu, hubungan langsung antara perselisihan tersebut dan pencopotan Purbaya belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan resmi.
Namun, ketiadaan penjelasan dari Istana justru menyisakan ruang yang semakin lebar bagi satu pertanyaan: apakah Menteri Keuangan dicopot setelah keputusannya mengusik pejabat pilihan Presiden?
Rotasi yang Membelah Kementerian
Purbaya melantik ratusan pejabat tingkat senior dan menengah pada Kamis, 10 September 2026.
Dalam pelantikan tersebut, ia menyatakan rotasi dilakukan berdasarkan penilaian profesional dan konsultasi dengan pejabat terkait. Pergantian personel itu, menurut sumber yang dekat dengannya, diperlukan untuk memperbaiki penerimaan pajak dan bea cukai.
Namun, versi tersebut segera memperoleh bantahan dari dalam kementerian.
Bimo mengatakan terdapat beberapa “nama ajaib” yang masuk ke dalam daftar rotasi tanpa mengikuti proses penilaian dan manajemen talenta.
“Ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment dan talent management,” kata Bimo pada Rabu, 16 September 2026.
Pernyataan itu membuat persoalannya tidak bisa disederhanakan menjadi kisah seorang menteri profesional yang dilawan anak buah karena merasa terusik.
Jika klaim Bimo benar, rotasi tersebut memang mengandung persoalan prosedural. Pemerintah harus menjelaskan siapa nama yang dimaksud, siapa yang memasukkannya, jabatan apa yang diberikan, serta mengapa mereka dapat melewati mekanisme penilaian.
Namun, jika rotasi itu bermasalah, pertanyaan berikutnya tetap tidak kalah penting: mengapa keberatan tidak diselesaikan melalui mekanisme internal kementerian?
Seorang direktur jenderal semestinya menyampaikan keberatan kepada menteri. Menteri lalu memeriksa dan memperbaiki keputusan apabila ditemukan pelanggaran.
Dalam perkara ini, keberatan tersebut dilaporkan langsung kepada Presiden, menurut tiga sumber Reuters. Jalur komando tampaknya dapat dipotong seperti antrean pelayanan ketika seseorang mengenal petugas di dalam.
Menteri Membutuhkan Akses, Dirjen Memilikinya?
Djaka dan Bimo secara struktural berada di bawah Menteri Keuangan. Namun, Reuters melaporkan keduanya dipilih langsung oleh Prabowo.
Djaka memiliki hubungan lama dengan Presiden karena pernah berada dalam lingkungan militer yang sama. Seorang sumber menyebut ia mempunyai akses langsung yang tidak lazim kepada Prabowo.
Sebaliknya, Purbaya disebut harus memperoleh persetujuan dari lingkaran Presiden untuk mendapatkan pertemuan.
Keterangan tersebut belum dikonfirmasi Istana. Akan tetapi, jika benar, struktur kekuasaan di Kementerian Keuangan menjadi terbalik.
Menteri memegang tanggung jawab atas kebijakan fiskal, penerimaan pajak, bea cukai, belanja pemerintah, dan kredibilitas APBN. Namun, anak buahnya dapat memiliki akses politik yang lebih pendek menuju Presiden.
Situasi semacam itu menciptakan dua jalur komando.
Jalur pertama tercantum dalam struktur organisasi. Jalur kedua dibangun melalui kedekatan personal.
Pada jalur pertama, direktur jenderal bertanggung jawab kepada menteri. Pada jalur kedua, menteri dapat kehilangan jabatan setelah keputusan internalnya dipersoalkan oleh pejabat di bawahnya.
Belum ada bukti terbuka yang memastikan jalur kedua itulah yang menjatuhkan Purbaya. Namun, pemerintah perlu menjelaskannya karena pergantian Menteri Keuangan bukan perkara pemindahan kepala kantor kecamatan.
Kementerian Keuangan mengelola penerimaan, belanja, utang, kas pemerintah, dan stabilitas fiskal. Konflik komando di dalamnya dapat memengaruhi keputusan bernilai ribuan triliun rupiah.
Pesan yang Diminta Ditunda
Perselisihan itu ternyata tidak hanya melibatkan Purbaya, Djaka, dan Bimo.
Suahasil Nazara—ketika masih menjabat wakil menteri keuangan—disebut telah meminta Purbaya menunda pelantikan sampai keberatan pimpinan pajak dan bea cukai diselesaikan.
Permintaan tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada pejabat senior kementerian pada Jumat, 11 September 2026, berdasarkan pesan yang dilihat Reuters.
Purbaya tetap melaksanakan rotasi. Tiga hari kemudian, ia diberhentikan. Suahasil lalu dilantik menjadi penggantinya.
Setelah menjabat Menteri Keuangan, Suahasil mengatakan akan meninjau seluruh pengangkatan tersebut. Ia belum memutuskan apakah rotasi akan dibatalkan, dipertahankan, atau diperbaiki sebagian.
Urutan waktunya terlihat menggoda untuk langsung ditarik menjadi hubungan sebab-akibat. Namun, kedekatan waktu bukan bukti tunggal.
Pemerintah tetap perlu membuka dokumen proses rotasi, hasil penilaian, rekomendasi jabatan, serta pihak yang mengusulkan nama-nama yang dipersoalkan.
Tanpa dokumen tersebut, publik hanya disuguhi pertarungan versi.
Purbaya mengatakan rotasi dilakukan secara profesional. Bimo menyebut ada nama yang masuk tanpa penilaian. Sumber Reuters mengatakan Djaka mengadu langsung kepada Presiden. Djaka membantah ada konflik. Suahasil menyatakan akan melakukan evaluasi. Istana belum menjelaskan apa-apa.
Semua pihak berbicara, tetapi pusat pengambilan keputusan justru memilih diam.
Bukan Satu-satunya Perselisihan
Konflik rotasi bukan satu-satunya ketegangan yang melibatkan Purbaya.
Ia juga berbeda sikap dengan Bimo mengenai restitusi pajak. Bimo mendukung pembayaran kelebihan pajak secara tepat waktu, sedangkan Purbaya menghendaki pemeriksaan lebih ketat untuk mencegah kebocoran penerimaan.
Purbaya sempat berselisih dengan Bank Indonesia mengenai penempatan dana pemerintah di bank-bank BUMN. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menambah likuiditas dan mendorong kredit, tetapi dipandang menimbulkan gesekan dengan kebijakan moneter.
Ia juga menyatakan Danantara akan menyetorkan keuntungan Rp120 triliun untuk membantu menutup defisit. Kepala Danantara Rosan Roeslani kemudian mengatakan rencana semacam itu belum pernah dibahas.
Serangkaian perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Purbaya bukan menteri yang bekerja dalam suasana tanpa konflik. Namun, pemerintah belum menjelaskan konflik mana yang akhirnya dianggap tidak dapat ditoleransi.
Setelah Purbaya pergi, sebagian kebijakannya justru dipertahankan.
Pemerintah tetap menempatkan sedikitnya Rp200 triliun dana cadangan di bank-bank BUMN sampai Juli 2027. Suahasil juga mempertahankan proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto.
Jika kebijakan fiskal utamanya dilanjutkan, semakin sulit menjelaskan bahwa Purbaya diganti semata-mata karena arah anggarannya dianggap keliru.
Hak Presiden, tetapi Bukan Berarti Bebas dari Pertanyaan
Dalam sistem presidensial, mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak Presiden. Prabowo tidak berkewajiban mempertahankan Purbaya sampai masa tertentu.
Namun, hak konstitusional tidak membuat proses politik kebal dari pertanyaan publik.
Presiden tetap perlu menjelaskan apakah pemberhentian dilakukan karena perbedaan kebijakan, kegagalan mencapai target, persoalan integritas, konflik kepemimpinan, atau keberatan pejabat yang memiliki akses langsung kepadanya.
Penjelasan itu penting karena keputusan tersebut menghasilkan pesan kepada seluruh birokrasi.
Apabila seorang menteri dapat disingkirkan setelah berselisih dengan bawahannya yang lebih dekat kepada Presiden, pejabat lain akan memahami pelajaran sederhana: kewenangan formal belum tentu lebih kuat daripada hubungan personal.
Akibatnya, para menteri dapat memilih bermain aman. Keputusan sulit akan ditunda. Pejabat yang memiliki jalur khusus akan sulit dikendalikan. Administrasi berubah menjadi arena membaca kedekatan, bukan menjalankan tata kelola.
Di atas kertas, pemerintah tetap bekerja melalui kementerian. Dalam praktiknya, keputusan dapat bergantung pada siapa yang paling cepat masuk ke ruang Presiden.
Siapa Sebenarnya yang Memasukkan “Nama Ajaib”?
Ada dua persoalan berbeda yang harus dibongkar secara bersamaan.
Pertama, apakah rotasi Purbaya melanggar proses penilaian dan manajemen talenta?
Kedua, apakah penolakan atas rotasi tersebut diselesaikan melalui prosedur birokrasi atau melalui akses politik?
Keduanya tidak boleh saling menghapus.
Kritik Bimo terhadap nama yang tidak mengikuti penilaian harus diperiksa. Namun, kedekatan Djaka dengan Presiden dan dugaan penyampaian keberatan secara langsung juga harus dijelaskan.
Pemerintah dapat menyelesaikan polemik ini dengan membuka daftar pejabat yang dilantik, hasil penilaian masing-masing, rekomendasi pimpinan unit, serta catatan keberatan yang pernah disampaikan.
Jika benar ada “nama ajaib”, publik perlu mengetahui siapa pesulapnya.
Sebaliknya, apabila semua nama telah melalui prosedur, pemerintah harus menerangkan mengapa rotasi tersebut kembali ditinjau setelah Purbaya dicopot.
Tanpa keterbukaan, pertanyaan mengenai jatuhnya Purbaya akan terus hidup.
Apakah ia diberhentikan karena gagal mengelola fiskal? Apakah karena rotasinya memang cacat? Ataukah karena ia mengusik pejabat yang memiliki jalur langsung menuju Presiden?
Sampai Istana membuka alasan resmi dan Kementerian Keuangan menunjukkan dokumennya, ketiga kemungkinan tersebut tetap harus diperlakukan sebagai pertanyaan—bukan putusan.***
