Penetapan sistem AHWA dalam Muktamar ke-35 NU diwarnai pusaran konflik. Dugaan intimidasi fisik, karantina peserta, hingga aliran uang puluhan juta rupiah mengiringi perebutan kursi kepemimpinan.
Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdussalam Shohib, mengungkap dugaan kekerasan fisik terhadap pengurus cabang di tengah ketegangan pemilihan kepemimpinan melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
"Ada salah satu teman kami dari daerah yang mengalami kekerasan oleh PWNU-nya, dan juga sudah dilaporkan ke polisi," kata Abdussalam di Jombang, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Bayang-bayang Intimidasi dan Suap
Dugaan kekerasan ini menjadi bayang-bayang gelap di balik keputusan Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU. Pimpinan Sidang Pleno, Prof Muhammad Nuh, menetapkan bahwa 73 persen atau 401 muktamirin menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU melalui sistem AHWA.
Ihwal perubahan sistem tersebut, wewenang penetapan ketua umum kini tidak lagi dipilih langsung, melainkan berada di tangan para kiai sepuh di majelis AHWA. Keputusan ini memicu perebutan pengaruh yang memanas di arena muktamar demi mengamankan struktur pimpinan.
Selain intimidasi fisik, dugaan perputaran uang turut mengiringi proses penjaringan nama-nama calon anggota AHWA. Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, membeberkan adanya praktik suap berkedok uang transportasi sebesar Rp20 juta hingga Rp25 juta agar pemilik suara memilih nama tertentu.
"Dipukul di wajah bagian kiri. Sebabnya karena mereka tidak mengikuti arahan Ahwa oleh PWNU-nya," kata Abdussalam menjelaskan kondisi korban kekerasan yang kini telah menjalani visum.
Lahirnya Poros Ketiga
Selain itu, polarisasi yang meruncing antara kubu KH Yahya Cholil Staquf dan KH Abdul Hakim Mahfudz melahirkan sebuah gerakan tandingan. Sejumlah kiai pesantren menginisiasi Poros Babussalam yang secara tegas menolak figur-figur lama untuk memutus rantai konflik di tubuh organisasi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa mengklaim bahwa pemberlakuan sistem AHWA justru dirancang untuk menekan potensi ketegangan internal.
"Ke depan kita buat organisasi ini lebih sehat. Keterlibatan PC-PC itu mengusulkan nama-nama tiga atau lima kemudian diseleksi," ujar Zulfa.
Berbanding terbalik dengan klaim kesehatan organisasi, Abdussalam justru menyoroti tingginya tekanan terhadap para pemilik suara di lapangan.
"Keresahan-keresahan yang dialami oleh muktamirin, termasuk karantina di sana-sini, itu terjadi cukup masif," ujar Abdussalam. ***
