Pagar mal Jakarta mendadak meninggi jelang Agustus. Merespons isu aksi, Polda Metro merilis Tim Preventive Strike. Murni taktik mencegah rusuh, atau sekadar palu godam untuk membungkam kebebasan berekspresi warga?
Udara Jakarta di awal Agustus memendam tanya. Di beberapa sudut kota, pusat-pusat perbelanjaan mendadak bersolek ganjil: pagar-pagar besi dibangun menjulang lebih tinggi dari biasanya. Tak ada penjelasan resmi dari pengelola gedung, namun kepanikan bisu itu menular pelan-pelan di tengah warga. Ada apa gerangan?
Bersamaan dengan kekhawatiran yang tak terucap itu, aparat kepolisian bergerak cepat—atau mungkin lebih tepatnya, bersiap memukul. Polda Metro Jaya secara mendadak mengumumkan pembentukan sebuah skuad khusus bersandi "Tim Preventive Strike".
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, berdalih langkah ini murni mitigasi. Pasukan gabungan dari berbagai direktorat operasional ini disiagakan untuk satu tujuan: menindak tegas kelompok pemicu kekacauan.
Pertanyaannya: kekacauan apa yang sedang diintai polisi?
Membaca Sinyalemen Pagar Gedung
Di atas kertas, polisi mengaku belum menerima satu pun surat pemberitahuan resmi soal unjuk rasa besar-besaran di bulan Agustus. Namun, patroli siber mereka menangkap getaran berbeda. Selebaran digital dan seruan aksi terus menggema di lorong-lorong media sosial.
Bagi pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, ketiadaan surat izin bukan berarti ketiadaan ancaman. Perempuan yang akrab disapa Nuning ini membaca langkah Polda Metro Jaya sebagai taktik krusial. Ia melihat ada hantu penyusupan yang bisa membakar stabilitas ekonomi dan politik Ibu Kota.
Nuning secara tajam menunjuk pada fenomena ganjil di pusat-pusat perbelanjaan. "Harus ada penyelidikan yang berkorelasi dengan kekhawatiran pihak gedung," ungkapnya pada Ahad, 2 Agustus 2026. Pagar-pagar tinggi itu, dalam kacamata intelijen, adalah sinyalemen ketakutan dari para pemilik modal yang sudah mencium bau asap sebelum apinya terlihat.
Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Saputra Hasibuan, mengamini sinyal tersebut. Menurutnya, kesiapsiagaan polisi patut diapresiasi. Aparat memang seharusnya tidak pasif menunggu molotov pertama dilempar.
Garis Tipis Keamanan dan Intimidasi
Namun, di titik inilah garis demarkasi antara "mencegah kerusuhan" dan "memberangus kebebasan" menjadi rawan kabur. Sebuah tim bernama "Strike" (pemukul) yang beroperasi secara "Preventive" (pencegahan) menyimpan potensi bahaya jika tak dikontrol ketat.
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, melontarkan peringatan keras. Ia sepakat bahwa mencegah lebih baik, namun ia menolak jika dalih keamanan dipakai untuk mengangkangi prinsip pemolisian yang demokratis. Bagi Bambang, parameter kesuksesan polisi hari ini bukan seberapa banyak pedemo yang berhasil ditangkap atau dibubarkan, melainkan tumbuhnya rasa aman tanpa harus mematikan ruang-ruang aspirasi.
"Jangan sampai justru mematikan hak-hak dan partisipasi masyarakat," tegas Bambang.
Kekhawatiran Bambang mewakili suara publik sipil. Jangan sampai pencegahan kerusuhan justru bermutasi menjadi operasi represi. "Jangan berubah menjadi upaya intimidasi untuk membungkam hak-hak masyarakat berpendapat," tambahnya.
Kini, publik menunggu. Akankah Tim Preventive Strike ini benar-benar menjadi tameng yang mengamankan warga Jakarta, atau justru menjadi palu godam yang siap memukul mundur setiap suara kritis di bulan Agustus ini? Waktu yang akan mengujinya.***
