Kepala BGN Sudaryono menyatakan dapur yang disuspend tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah. Langkah tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia karena terbukti melanggar standar operasional penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan penghentian dilakukan setelah evaluasi menemukan berbagai pelanggaran, mulai dari makanan yang tidak higienis, kasus keracunan, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi persyaratan.
"Ada 833 dapur yang kami suspend hari ini," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7).
Sudaryono menegaskan kebijakan kali ini berbeda dengan penghentian operasional sebelumnya. Dapur yang disuspend karena pelanggaran tidak lagi memperoleh pembayaran dari pemerintah.
"Dulu di-suspend, tapi tetap dibayar. Kalau sekarang ditutup, tidak dibayar, karena pelanggaran," ujarnya.
Dari total dapur yang dihentikan operasionalnya, sebanyak 98 berada di Sumatera, 311 di Jawa dan Madura, serta 424 lainnya tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Selain menindak dapur MBG, BGN juga melakukan penertiban internal terhadap pegawai. Sebanyak 261 pegawai non-ASN yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli diberhentikan.
BGN juga menemukan sembilan aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat dan sedang diproses menuju pemberhentian. Sementara itu, 39 ASN lainnya dijatuhi sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, sanksi administrasi, atau peringatan.
Sudaryono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola BGN agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih transparan dan bebas dari praktik yang merugikan negara.
"Penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu bekerja dengan sebaik-baiknya dan memastikan menu yang tersaji itu baik," katanya.
BGN belum merinci daftar 833 dapur yang disuspend maupun jumlah penerima manfaat yang terdampak. Lembaga itu juga belum mengumumkan kapan dapur-dapur tersebut dapat kembali beroperasi atau apakah penghentian bersifat permanen bagi seluruh unit yang melanggar.***
