Di sidang, Silmy menyebut pungli izin tinggal WNA ada sebelum 2018 dan ia yang menghentikannya. KPK mencatat periode 2022–2026.
Silmy Karim membawa pembelaan baru ke ruang sidang. Menurutnya, pungutan liar izin tinggal warga negara asing(WNA) sudah berjalan sebelum 2018, jauh sebelum ia memimpin Ditjen Imigrasi.
Silmy menyampaikan pernyataan itu di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026). Ia merujuk keterangan saksi yang sudah diperiksa di persidangan.
Silmy juga mengklaim dirinya yang menghentikan praktik itu. “Saya menghentikan, dan saya ada buktinya,” ujarnya, seperti dikutip CNN Indonesia.
Ikuti perkembangan berkas ini lewat saluran WhatsApp Forensik Narasi.
Molina Sebagai Bukti Penghentian
Bukti yang ia sebut berupa aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) dan surat edaran tahun 2024. Menurut Silmy, Molina dirancang untuk meniadakan tatap muka antara petugas dan pemohon.
Ia menyatakan tidak bersalah dan merasa dikriminalisasi. Ia juga membantah terlibat atau menyuruh orang lain memungut biaya tambahan.
Dalih Kesepakatan dan Unsur Memaksa
Kuasa hukumnya, Dodi S Abdulkadir, menyebut keterangan saksi menunjukkan pungutan itu berasal dari kesepakatan biro jasa dan petugas, bukan paksaan.
Dari situ, Dodi menilai tidak ada kesengajaan yang bisa dibebankan kepada kliennya.
Dodi juga menyebut Silmy menginisiasi Permenkumham yang mewajibkan seluruh perizinan keimigrasian diurus lewat aplikasi. Dengan begitu, biro jasa tak lagi diperlukan.
Argumen “kesepakatan” itu menyasar unsur memaksa. Pasal 12 huruf e UU Tipikor mensyaratkan adanya tindakan memaksa dalam delik pemerasan oleh pegawai negeri.
Pemberitaan sidang kemarin belum merinci pasal dakwaan mana yang hendak dipatahkan lewat argumen tersebut.
Rentang Waktu Versi KPK
Klaim penghentian pada 2024 juga berhadapan dengan rentang waktu versi KPK. Saat menetapkan tersangka, KPK menyebut dugaan pemerasan berlangsung pada 2022 hingga 2026.
Ketua KPK Setyo Budiyanto saat itu menyebut Silmy diduga menerima jatah sekitar Rp100 juta per pekan. Uang itu disetor tiap Jumat melalui Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra.
KPK menduga peran Silmy dimulai saat ia menjabat Dirjen Imigrasi 2023–2024. Peran itu disebut berlanjut ketika ia menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2026.
Angkanya pun bergeser. Pada Juni 2026, KPK menyebut nilai pemerasan Rp145,5 miliar. Dakwaan kini mencantumkan Rp168,9 miliar.
Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.
Para Terdakwa dan Rekening Pinjam Nama
Silmy didakwa bersama Saffar Muhammad Godam (Plt Dirjen Imigrasi 2024–2025), Jaya Saputra, serta dua Kasubdit Direktorat Izin Tinggal: Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.
Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi dan staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah dituntut dalam berkas terpisah.
KPK sebelumnya menduga Gusti memakai rekening pinjam nama (nominee) untuk menampung setoran dari biro jasa dan sponsor WNA. Pemilik rekening itu mulai dari petugas kebersihan hingga kerabat.
Upaya praperadilan Silmy sudah kandas. Pada akhir September 2026, PN Jakarta Selatan menolak permohonannya dan menilai penetapan tersangka sah.
Yang Belum Dijawab
Hingga Rabu (18/11/2026) pagi, redaksi belum menemukan tanggapan jaksa KPK atas klaim pungli sebelum 2018 dalam pemberitaan yang dihimpun.
Kalau pungli sudah berjalan sebelum 2018, siapa yang mengawasinya selama itu? Kalau sudah dihentikan pada 2024, aliran dana apa yang dihitung KPK hingga 2026?***