Pengamat energi dan asosiasi tambang meminta pemerintah merinci formula target 70 persen hasil tambang Prabowo agar kepastian investasi terjaga.
Pengamat energi dan pelaku usaha menyoroti instruksi Presiden Prabowo Subianto soal penguasaan minimal 70 persen hasil tambang oleh negara.
Mereka menilai kebijakan yang disampaikan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026), itu memerlukan kejelasan formula.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bakhtiar menyebut setiap komoditas mineral dan batu bara memiliki karakter berbeda.
Kepada kumparan, Selasa (17/11/2026), Bisman menyatakan target itu selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, tetapi tidak bisa memakai satu rumus seragam.
“Masing-masing punya karakteristik sendiri, serta memiliki biaya produksi, kebutuhan investasi, risiko, dan tingkat keuntungan berbeda,” kata Bisman.
Bisman menyarankan porsi 70 persen dimaknai sebagai target manfaat ekonomi negara, bukan pembagian hasil mentah, serta disiapkan dasar hukumnya secara matang.
Sorotan Skema Perhitungan dan Saham
Direktur Puskepi Sofyano Zakaria juga meminta pemerintah merinci dasar perhitungan 70 persen tersebut, baik dari produksi, omzet, laba bersih, maupun pajak.
Menurut Sofyano, karakter batu bara, nikel, emas, tembaga, dan bauksit berbeda dari sisi biaya produksi, risiko investasi, teknologi, hingga nilai ekonominya.
“Jangan sampai ambisi memperbesar penerimaan negara justru mengabaikan kepastian hukum dan keberlanjutan investasi,” kata Sofyano.
Terkait wacana penguasaan saham tambang, Sofyano menilai pemerintah perlu mengatur komposisi saham negara, pengembalian modal investor, dan masa transisi.
Pelaku Usaha Tunggu Penjelasan Kementerian ESDM
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Sudirman Widhy Hartono menyatakan pihaknya masih menunggu penjelasan teknis Kementerian ESDM.
“Kita tentunya masih harus menunggu penjelasan detail dari Kementerian ESDM terkait hal ini,” kata Sudirman kepada Inilah.com, Senin (16/11/2026).
Sudirman menjelaskan pemerintah selama ini sudah memungut penerimaan tambang melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pungutan PNBP itu mencakup iuran tetap (dead rent), royalti produksi, iuran eksplorasi, jasa kepelabuhanan, dan bagian laba bersih 4 persen.
Sudirman juga merujuk paparan dalam forum dialog televisi bahwa penerimaan negara dari batu bara mencapai 32 persen dari total penjualan (revenue).
Rinciannya terdiri atas PNBP sekitar 26 persen dan pajak 6 persen, sedangkan keuntungan perusahaan batu bara kurang dari 10 persen dari penjualan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar seluruh izin usaha pertambangan (IUP) memberi minimal 70 persen bagi negara.
Prabowo juga membuka peluang pengambilalihan saham perusahaan tambang oleh negara, dengan tetap memberi ruang pengembalian modal bagi investor.***