Politik

Kapan Publik Bisa Membaca Naskah UU Perampasan Aset?

Kapan Publik Bisa Membaca Naskah UU Perampasan Aset?
DPR sahkan RUU Perampasan Aset tanpa pasal pengayaan tak wajar, naskah final belum tayang sementara koalisi sipil mengadu ke MKD. (Ilustrasi: AI)

DPR menyetujui RUU Perampasan Aset. Naskah final belum ditemukan di kanal resmi DPR, sementara aduan soal akses draf masuk ke MKD.

DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026. Hingga Kamis sore, naskah yang disetujui belum ditemukan di kanal resmi DPR.

Seusai paripurna, Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ibrahim, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), menyerahkan aduan itu. Koalisi menduga keduanya melanggar etik karena draf tak disebarluaskan selama pembahasan.

“Sampai detik ini, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” kata Ibrahim kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut sejumlah laporan, Sekretariat MKD telah menerima aduan dan memberikan nomor registrasi. Nomor itu belum terverifikasi langsung ke MKD. Aduan tersebut menyusul somasi pada 16 November.

Jejak Draf di Dokumen DPR

Pada 1 September, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan draf belum dirilis karena masih dirapikan. Ia menyebut draf akan dibuka bersamaan dengan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Pada 30 September, Komisi III mendengar masukan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia dan Forum Mahasiswa Lintas Kampus. Dalam rapat itu, anggota Komisi III Rikwanto menyebut draf masih disusun.

Rikwanto menekankan perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dan hak pemilik aset untuk didengar. Pada 6 Oktober, paripurna menetapkan RUU itu sebagai usul inisiatif DPR.

Transkrip rapat panitia kerja 5 November mencatat pembahasan DIM pemerintah. Habiburokhman menyebut ada 397 butir, termasuk 40 usulan perubahan substansi dan 18 usulan substansi baru.

Catatan rapat kerja 18 November merekam penandatanganan naskah oleh Komisi III dan pemerintah. Salinan naskah yang diteken tak tercantum dalam dokumen rapat tersebut.

Tanggal unggah draf yang dibahas dan salinan naskah yang disetujui sehari kemudian belum terverifikasi.

Jejak Usulan Pengayaan Tak Wajar

Seusai paripurna, Habiburokhman mengatakan ketentuan illicit enrichment, atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar, tak masuk dalam naskah yang disetujui.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, gitu ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman kepada wartawan.

Dokumen yang ditelusuri belum menunjukkan versi draf yang memuat usulan itu, siapa yang menolaknya, atau pada rapat mana keputusan untuk tidak memasukkannya diambil.

Pasal 96 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, mengatur agar naskah akademik dan/atau rancangan mudah diakses untuk pemberian masukan.***