Bareskrim memeriksa 38 saksi untuk menemukan penggerak makar. Empat tersangka penyadapan belum otomatis menjadi tersangka makar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyatakan penyidik memburu pihak yang bertanggung jawab atas dugaan makar dalam penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Laporan polisi khusus makar itu diterbitkan pada Rabu, 11 November 2026, lalu diumumkan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR sehari kemudian.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut laporan itu lahir setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup.
Laporan Makar Belum Menyentuh Tersangka
Menurut Susatyo, penyelidikan selama sepekan telah memeriksa 28 saksi di Direktorat Tindak Pidana Siber. Penyidik menambah sekitar 10 saksi lain, sehingga totalnya 38 orang.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merinci, 24 dari 28 saksi pertama berasal dari internal Polri. Tiga saksi datang dari penyedia telekomunikasi, satu dari vendor sistem penyadapan.
Hasil pemeriksaan itu dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum tata negara. Laporan polisi, menurut Susatyo, menjadi pintu untuk menemukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Suyudi mengingatkan, temuan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai makar. Unsur penggulingan masih perlu dibuktikan.
Artinya, keempat tersangka penyadapan belum otomatis menjadi tersangka makar. Hingga Jumat pagi, 13 November 2026, belum ada pernyataan baru Polri soal pengguna akhir di luar Listyo.
Rantai Perintah yang Belum Tuntas
Dalam rapat itu, Suyudi menguraikan peran empat tersangka. Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo diduga memberi perintah, menentukan target, dan menjadi pengguna akhir (end user) hasil penyadapan.
Listyo disebut menentukan target secara lisan atau lewat WhatsApp kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution. Ahrie meneruskan perintah kepada operator dan melaporkan hasilnya kepada Listyo.
Irjen Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan itu.
Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi TIK, diduga menyetujui penyadapan dan meneruskan laporan harian serta analisis kepada Listyo.
Slamet juga diduga menyetujui penghapusan berkas penyadapan pada awal Oktober 2026.
Sasaran penyadapan, menurut Suyudi, meluas dari Presiden, lingkar Istana, dan kementerian hingga anggota DPR, KPK, kejaksaan, aktivis, dan mahasiswa.
Polri juga menyinggung sosok berinisial TK, perwira berpangkat brigadir jenderal. Ahrie diduga memerintahkan TK melakukan pengawasan (surveillance).
Komisi III DPR meminta pengusutan tidak berhenti pada para tersangka. Ketua Komisi III Habiburokhman menekankan proses yang profesional, transparan, dan akuntabel.
KPK menyatakan mendukung Polri. Lembaga itu menegaskan penyadapan terhadap pihaknya tidak berkaitan dengan penanganan perkara.
Pemerintah memastikan tidak membentuk satuan tugas khusus. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden mempercayakan penyidikan sepenuhnya kepada Bareskrim.
Pada 3 November, Yusril menyatakan belum ada indikasi makar. Enam hari kemudian ia menyebut kasus ini sudah dapat dipastikan mengarah ke makar.
Hingga naskah ini disusun, polisi belum menjawab siapa penggerak makar itu. Susatyo berjanji membuka perkembangan penyidikan kepada publik.
“Nanti progres ke depan tentunya akan kami sampaikan lagi kepada masyarakat.”***
