Eksplanasi

Mengapa Publik Yakin Google Cuma Menutup Kanal Pro-Pemerintah?

Mengapa Publik Yakin Google Cuma Menutup Kanal Pro-Pemerintah?
Google juga menutup 209 kanal pengkritik pemerintah, namun angkanya tenggelam dibanding 19.372 kanal pro-pemerintah pada kuartal III 2026. (Ilustrasi: AI)

Google juga menutup kanal pengkritik, tapi kalah gaung. Angka yang timpang dan amarah publik membentuk satu narasi.

Sejak Rabu pagi, judul berita hampir seragam: Google menutup 19.372 kanal YouTube pro-pemerintah Indonesia. Di media sosial, kalimat itu cepat berubah menjadi vonis.

Vonisnya sederhana. Google dianggap hanya menyasar pendengung pemerintah. Padahal, buletin Google kuartal sebelumnya juga mencatat 209 kanal pengkritik pemerintah yang ditutup.

Lalu, mengapa catatan itu nyaris tidak terdengar? Data menunjukkan sedikitnya tiga penyebab yang saling menguatkan.

Angka yang Berat Sebelah

Penyebab pertama adalah skala. Google mencatat 3.598 kanal pro-pemerintah ditutup pada kuartal I 2026, lalu 437 kanal pada kuartal II.

Pada kuartal III, angkanya meledak menjadi 19.372 kanal. Lonjakan dari kuartal II mencapai sekitar 44 kali lipat.

Sebaliknya, kanal pengkritik hanya muncul di buletin kuartal II: 34 kanal pada April, 123 pada Mei, dan 52 pada Juni. Pada kuartal III, tidak ada satu pun entri pengkritik.

Bila disandingkan, perbandingannya 209 kanal pengkritik melawan 19.372 kanal pendukung, atau kira-kira 1 berbanding 93. Angka sekecil itu mudah tertimbun.

Penyebab kedua adalah label. Seluruh entri Indonesia kuartal II, termasuk kanal pengkritik, tidak dikaitkan dengan negara mana pun.

Pada kuartal III, Google memasang label "terkait Indonesia" pada tiga operasi pro-pemerintah. Label itu membuat jaringan pendukung tampak lebih terorganisasi.

Ada pula detail yang jarang dibaca. Operasi terbesar pada Agustus, berisi 10.134 kanal, bukan cuma memuji pemerintah, tapi juga menyerang para pengkritiknya.

Waktunya berimpitan dengan gelombang demonstrasi akhir Agustus yang menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan berakhir ricuh.

Amarah yang Mencari Pembenaran

Penyebab ketiga adalah iklim politik. Narasi "hanya pro-pemerintah" lahir di tengah kepuasan publik yang merosot tajam.

Survei SMRC pada 5–19 Juli 2026 mencatat kepuasan terhadap Presiden Prabowo di angka 51,1 persen. Pada November 2025, angkanya masih 81,2 persen.

Warga yang tidak puas melonjak dari 16 persen menjadi 46,9 persen. Sebanyak 49,4 persen responden juga menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk.

Suasana di media sosial lebih panas lagi. Pemantauan percakapan Instagram sepanjang Juli 2026 mencatat 96,2 persen sentimen negatif terhadap pidato presiden.

Riset lain pada awal November juga menyebut sentimen negatif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menguat pada tahun kedua.

Bahan bakarnya bertambah sepekan sebelum kabar Google beredar. Pada 9 November, ICW mengungkap belanja jasa influencer dua kementerian senilai sekitar Rp14,7 miliar.

ICW mengingatkan belanja semacam itu tidak boleh menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah. KPK kini mendalami pengadaan tersebut.

Dua kabar itu lalu tersambung di kepala publik: pemerintah membayar pemengaruh, dan Google membongkar belasan ribu pendengung. Kesimpulan "hanya pro-pemerintah" terasa masuk akal.

Meski begitu, data perlu dibaca dengan jernih. Survei mengukur ketidakpuasan, bukan kebencian. Sentimen negatif di media sosial juga belum tentu mewakili seluruh warga.

Koordinasi pun bukan monopoli satu kubu. Jaringan akun yang bergerak serempak juga pernah terlihat mendorong narasi antipemerintah.

Google sendiri menutup 120 kanal pengkritik pemerintah Spanyol dan 449 kanal berbahasa Korea dari dua kubu. Yang dipersoalkan adalah koordinasinya, bukan arah opininya.

Masalahnya, buletin Google tidak menyertakan metodologi, contoh kanal, ataupun identitas operator. Ruang kosong itu kemudian diisi tafsir masing-masing kubu.

Hingga naskah ini diturunkan, Kementerian Komunikasi dan Digital belum memberikan tanggapan resmi. Siapa yang mengelola dan membiayai belasan ribu kanal itu juga belum terjawab.

Selama Google dan pemerintah memilih diam, publik akan terus menghitung sendiri. Dan hitungan yang dibakar amarah jarang berakhir adil.*** 


Sumber: