Dulu menutup pintu, kini Golkar dan Gerindra membuka ruang hak menyatakan pendapat atas Gibran. Paripurna DPR pagi ini menjadi ujian.
Paripurna pembukaan Masa Persidangan II dijadwalkan digelar pukul 09.30 WIB. Agenda resminya rutin, tetapi nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggantung di ruang sidang.
Hingga pukul 09.27 WIB belum ada keputusan resmi DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembahasan masih informal dan dewan menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung.
Putusan yang Mengubah Peta
Pemicunya putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026. Lewat Putusan 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah.
Tiga pekan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (6 Oktober) tidak menemukan bukti ijazah Gibran setara SMA. Permohonan itu tidak diterima, sehingga temuan tersebut tak menjadi dasar diskualifikasi.
Hak menyatakan pendapat bisa diusulkan minimal 25 anggota DPR. Usul itu lalu harus disetujui paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga anggota.
Satu per Satu Partai Bergeser
Perubahan paling mencolok datang dari Golkar. Pada Mei 2025, Sekjen Sarmuji menyebut pintu pemakzulan secara konstitusional masih tertutup.
Kini, Senin (9/11), Sarmuji menyatakan DPR dapat memakai hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Gibran tidak sah berdasarkan putusan MA.
Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia setuju DPR langsung memakai hak itu, bergantung kesepakatan fraksi. Ia menolak angket karena prosesnya lebih panjang.
Gerindra ikut bergeser. Pada Juli 2025, Habiburokhman menyerukan agar hasil pemilu dihormati. Kini ia mempersilakanfraksi mengajukan angket atau hak menyatakan pendapat.
Ia menyebutnya hak konstitusional. Namun Gerindra belum bersikap resmi.
PDIP menilai langkah itu paling rasional. Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan dialog lintas fraksi sudah berjalan, sebagaimana diwartakan beberapa media pagi ini.
PKS menawarkan dua pilihan. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyebut pengunduran diri Gibran lebih bijak. Jika tidak, hak menyatakan pendapat paling relevan dan harus lintas fraksi.
Ketua Fraksi PAN di MPR, Syarifuddin Sudding, pada Sabtu (7/11) mendorong Gibran mengundurkan diri. Bila menolak, DPR dapat memakai hak menyatakan pendapat.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh lebih berhati-hati. Pemakzulan bisa ditempuh bila semua syarat konstitusional terpenuhi dan tak ada jalan lain, katanya, sambil menyebutnya sebuah kesedihan.
PKB menjadikan putusan MA sebagai pijakan, sementara angket masih dikaji. Politikus Demokrat Jansen Sitindaon menyebut dua opsi: Gibran mengundurkan diri atau diberhentikan lewat Pasal 7A. Itu pandangan pribadi, bukan sikap partai.
Presiden ketujuh Joko Widodo, ayah Gibran, meminta semua pihak menghormati proses hukum dan hak konstitusional.
Hingga naskah ini ditulis, Gibran belum memberikan tanggapan terbaru. Kabar dari sumber anonim menyebut ia akan mengundurkan diri jika paripurna menyetujui usulan itu, tetapi belum terkonfirmasi.
Paripurna pagi ini belum tentu menjawab semuanya. Yang jelas, pintu yang dulu dinyatakan tertutup kini dibuka satu per satu oleh sebagian partai besar.***
