Seorang Warga Negara AS dideportasi usai menawarkan tanah di Kintamani. Di Jakarta, perkara izin tinggal WNA menyisakan kode "RAMA".
Seorang warga Amerika Serikat berinisial SR dideportasi dari Bali pada Kamis, 12 November 2026. Ia sebelumnya menawarkan lahan 54 are di Kintamani lewat video berbahasa Inggris.
Di Jakarta, perkara pemerasan izin tinggal warga asing masih bergulir di Pengadilan Tipikor.
Belum ada bukti kedua peristiwa itu saling terkait. Namun keduanya bertemu di satu titik: gerbang izin tinggal.
Dari Video Viral hingga Bandara Ngurah Rai
Video SR beredar di Facebook pada akhir Juli 2026. Ia mengaku butuh sekitar lima tahun untuk meyakinkan pemilik lahan agar bersedia menjual.
Imigrasi menyebut SR memegang izin tinggal terbatas (KITAS) investasi yang diduga disalahgunakan. Penjaminnya sebuah PT di Kuta, dan ia sudah sekitar dua tahun di Bali.
SR tidak memenuhi panggilan pertama pada akhir Juli. Deportasi dijatuhkan dengan dasar Pasal 75 ayat (1) UU Keimigrasian dan dilaksanakan pukul 21.20 Wita.
Status tanahnya belum jelas. Bupati Bangli menyatakan lokasi dan pemiliknya belum terang, sebab lahan di sana bisa berupa hutan negara atau hak milik pribadi.
Pernyataan resmi BPN tentang lahan itu belum tercatat dalam laporan yang tersedia.
Kasus ini menyentuh persoalan lama Bali: peminjaman nama (nominee) untuk menguasai lahan. Hak milik atas tanah hanya boleh dipegang warga negara Indonesia.
Angkanya masih klaim politik. Anggota DPR Nyoman Parta mengutip data sebuah koalisi: sekitar 10.500 bidang tanah di Bali terindikasi nominee.
Nilainya ditaksir lebih dari Rp100 triliun. Taksiran itu belum berasal dari rilis resmi pemerintah.
Di sisi penegakan hukum, Satgas Anti Mafia Tanah Polda Bali menerima lima kasus pada 2026. Tiga naik ke penyidikan, dua masuk proses penetapan tersangka.
Kasus-kasus itu menyangkut mafia tanah secara umum, bukan khusus nominee.
Kode "RAMA" dan Celah yang Belum Terjawab
Jaksa KPK mendakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim memeras terkait izin tinggal warga asing senilai Rp168,9 miliar.
Dakwaan yang dibacakan pada 29 Oktober 2026 memuat rincian jatah. Sosok berkode "RAMA", yang disebut sebagai menteri, diduga menerima Rp40 juta per pekan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membantah. "Saya sih enggak pernah merasa terima," ujarnya.
Identitas di balik kode itu belum dikonfirmasi. Sebuah laporan media mengutip sumber yang mengaitkannya dengan Agus, tetapi hal itu belum terbukti di persidangan.
Agus tidak berstatus tersangka maupun terdakwa dalam perkara ini. KPK menyatakan pemanggilannya sebagai saksi disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian.
Kubu Silmy menyebut dakwaan kabur. Kuasa hukumnya tidak membantah adanya aliran uang ke pejabat lain, tetapi menegaskan uang itu tidak mengalir kepada Silmy.
Angkanya pun belum seragam. KPK semula menyebut Rp145,5 miliar dan jatah Silmy Rp100 juta per pekan. Dakwaan menyebut Rp100 juta per bulan.
Total penerimaan Silmy dalam dakwaan Rp1,2 miliar. Perbedaan itu patut dijelaskan di persidangan.
Bali ikut terseret. KPK memeriksa enam saksi di Denpasar pada 25 Juni 2026 soal dugaan setoran Rp100 ribu hingga Rp2,5 juta per pengajuan.
Setoran itu diduga diminta di loket Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar. Berkas yang tidak disetori diduga dipersulit atau tidak diproses.
KPK juga menduga ada pungutan dari Bali yang disetor ke pusat. Jumlahnya belum dirinci.
Pola serupa pernah muncul di sektor tenaga kerja asing. Noel Ebenezer dihukum 4,5 tahun penjara dalam perkara pemerasan terkait tenaga kerja asing.
KPK menduga pejabat imigrasi menarik uang dari rekening penampung saat perkara itu diusut, lalu membelikannya emas.
Celah terbesar justru ada di titik lain. Pada Agustus, KPK menyatakan akan memeriksa WNA pemohon: apakah mereka mengetahui praktik itu, atau hanya biro jasa yang bermain.
Satu orang asing diusir dalam hitungan bulan. Pertanyaannya, seberapa rapat gerbang izin tinggal yang dilewatinya, dan siapa yang akan menjawabnya di persidangan?***