Polri akan membentuk komisi banding setelah Eko Hadi dijatuhi sanksi pemecatan dalam perkara penyadapan.
Polri akan membentuk komisi banding setelah Irjen Eko Hadi Santoso menolak putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dalam sidang etik.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan hasil pemeriksaan banding akan disampaikan setelah komisi mengambil keputusan.
“Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” kata Trunoyudo, seperti diberitakan iNews, Rabu, 18 November 2026. Polri belum mengumumkan waktu penyelesaian pemeriksaan banding.
Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi kepada Eko setelah menggelar sidang di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2026.
Menurut keterangan Polri, majelis menyatakan Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan menggunakan perangkat teknologi Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. metrotvnews.com
Majelis menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa perilaku Eko merupakan perbuatan tercela. Majelis juga menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
“Atas putusan tersebut pelanggar EH menyatakan banding,” kata Trunoyudo seusai sidang. metrotvnews.com
Sembilan Saksi Diperiksa
Sidang yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo berlangsung sekitar sembilan jam, sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Majelis memeriksa sembilan saksi.
Satu saksi yang meringankan dihadirkan atas permintaan Eko dan dengan izin ketua komisi. Polri belum merinci isi keterangan para saksi tersebut.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Choirul Anam mengikuti persidangan itu. Ia mengatakan Eko menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf meski mengajukan banding.
Anam menilai para pihak telah mendapat kesempatan menyampaikan keterangan dan pembelaan. Menurut dia, sidang juga menguraikan alur kewenangan dan rangkaian peristiwa.
Namun, keterangan yang diumumkan seusai sidang belum merinci siapa yang memberikan akses, mengoperasikan perangkat, dan menerima hasil penyadapan dalam perbuatan yang dinilai majelis.
Salinan lengkap putusan etik Eko belum ditemukan dalam penelusuran sumber terbuka. Dengan demikian, rincian pertimbangan majelis dan pembelaan Eko belum dapat diperiksa secara utuh.
Eko menjadi perwira tinggi kedua dalam perkara ini yang dijatuhi sanksi PTDH. Sebelumnya, majelis menjatuhkan sanksi serupa kepada Irjen Ahrie Sonta pada 10 November 2026. Ahrie juga mengajukan banding.
Perkara Pidana Berjalan Terpisah
Polri menetapkan Eko sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 3 November 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan dugaan penyadapan juga menyasar sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, media, dan pengusaha.
Putusan majelis etik merupakan hasil pemeriksaan profesi di lingkungan Polri dan masih melalui proses banding. Pertanggungjawaban pidana Eko diperiksa dalam proses hukum yang terpisah.
Putusan sementara: BELUM TERJAWAB. Polri telah mengumumkan kesimpulan sidang etik, tetapi rincian rantai akses perangkat dan pertimbangan lengkap majelis belum tersedia dalam sumber yang diperiksa.
Bagaimana akses perangkat diberikan dan diawasi? Penjelasan tersebut masih diperlukan dari Divisi Propam Polri.
Catatan Perbaikan: Polri dapat menerbitkan ringkasan pertimbangan putusan dan alur kewenangan akses, dengan tetap melindungi informasi yang dapat mengganggu penyidikan.***