Raffi Ahmad meminta maaf dan menyiapkan Rp15 miliar untuk korban bencana. KPK masih menunggu dokumen yang tersimpan di kementerian.
Raffi Ahmad meminta maaf dan menyiapkan Rp15 miliar untuk korban bencana. Nilainya melampaui kontrak Rp14,69 miliar yang dipersoalkan, tetapi dokumen kontrak itu belum juga dibuka.
Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu menyampaikan permintaan maafnya lewat video di akun Instagram-nya, Senin, 16 November 2026.
“Dalam video ini tidak ada pembelaan, dan saya meminta maaf,” kata Raffi, seperti dilaporkan sejumlah media.
Menurut Raffi, dana itu berasal dari kantong pribadinya dan honor Ariel, Desta, serta Gading Marten dari kerja sama tersebut. Keempatnya tergabung dalam The Dudas Minus One.
Penyaluran tahap awal difokuskan ke Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh. Raffi menyebut dana itu tidak memotong honor kru produksi, pelaku UMKM, dan komunitas yang ikut terlibat.
Ia juga mengakui persoalan ini tidak cukup dinilai dari sisi hukum semata. Etika, kepatutan, dan kepercayaan publik, katanya, ikut menjadi ukuran bagi seorang pejabat.
KPK Belum Bergerak, Menunggu Dokumen Pelapor
Pada hari yang sama, KPK menyatakan belum membuka langkah penindakan apa pun atas delapan paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan terafiliasi Raffi.
Sikap itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK, katanya, mempersilakan masyarakat melapor.
“Untuk kali ini belum bisa untuk menyampaikan karena memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan,” ujar Taufik.
Laporan yang masuk akan ditelaah untuk menilai apakah perkaranya masuk kategori tindak pidana korupsi. Syaratnya, dokumen dan fakta pendukung harus cukup.
Taufik juga menyebut KPK belum bisa menyampaikan proses di luar Kedeputian Penindakan. Apakah unit lain sudah menelaah temuan ini, belum dibuka ke publik.
Pernyataan itu muncul enam hari setelah Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan KPK akan mencermati temuan ICW, di tengah sorotan publik yang datang beruntun.
Lima Dokumen yang Belum Keluar dari Laci
ICW merilis temuannya pada 9 November 2026 dari data portal pengadaan Inaproc milik LKPP. Ada delapan paket di dua kementerian sepanjang 2024 hingga 2026.
Kemendikbudristek mencatat lima paket pada 2024 senilai Rp3.900.000.002. KKP mencatat tiga paket senilai total Rp10.796.955.000 pada 2025 dan 2026.
Rinciannya Rp3.596.955.000 dan Rp3.600.000.000 pada 2025, lalu Rp3.600.000.000 untuk publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada 2026.
ICW mendesak kedua kementerian membuka dokumen kedelapan paket: kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta BPKP dan Inspektorat Jenderal mengaudit kewajaran harga, keseragaman nilai kontrak di KKP, serta dugaan pembayaran di luar sistem.
HPS adalah taksiran harga yang disusun instansi sebelum memilih penyedia. ICW mempertanyakan penghitungannya karena nama paket Kemendikbudristek mencantumkan akun Raffi.
Kelima dokumen itu tersimpan di kementerian. Redaksi belum menemukan pernyataan resmi KKP maupun kementerian penerus Kemendikbudristek yang membukanya ke publik.
KKP beralasan pemilihan mitra mempertimbangkan jangkauan, keterlibatan audiens, dan sebaran pengikut. Metode pengadaan ketiga paketnya tidak dirinci.
RANS, lewat keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada 10 November 2026, menyatakan tarifnya setara klien komersial lain dan menampik adanya benturan kepentingan.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan pada 11 November menyatakan komisinya akan meminta penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan. Redaksi belum menemukan jadwal rapat itu.
Raffi sebelumnya menyatakan bersedia diperiksa Inspektorat, BPKP, dan BPK. Kesediaan itu belum berarti pemeriksaan sudah berjalan.
Ia juga mengaku pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 soal pekerjaan endorse. Redaksi belum menemukan keterangan KPK yang membuka isi konsultasi itu.
Pada 15 November 2024, juru bicara KPK kala itu, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengingatkan endorse bagi pejabat bisa memicu konflik kepentingan bila diberikan dengan maksud tertentu.
KPK menunggu dokumen dari pelapor. ICW menunggu dokumen dari kementerian. Donasi Rp15 miliar sudah mengalir, tetapi soal Rp14.696.955.002 masih menunggu laci itu dibuka.***