Komisi III DPR dan Menko Yusril mendorong pasal makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo, sementara Polri, ICJR, dan pakar mengingatkan kehati-hatian pembuktian.
Komisi III DPR RI dan pemerintah menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah pada tindak pidana makar, sedangkan Polri, masyarakat sipil, dan akademisi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pembuktian hukum.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan kesimpulan rapat kerja bersama Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026), bahwa penyadapan, akses ilegal, atau penghilangan data elektronik oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar.
Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran mengenakan pasal makar serta mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Pandangan serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (9/11/2026). Yusril menilai kasus ini bukan sekadar intersepsi elektronik biasa karena menyasar kepala negara yang melekat dengan harkat, martabat, dan jabatan presiden.
Sikap Polri dan Penelusuran Pemufakatan Jahat
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyatakan temuan dugaan penyadapan, akses ilegal, maupun penghilangan dokumen elektronik secara hukum belum dapat langsung disimpulkan sebagai perbuatan makar.
Penjelasan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI terkait dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lain, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Suyudi memastikan kepolisian telah menerbitkan laporan polisi (LP) atas dugaan keterlibatan bersama atau pemufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana makar. Hingga kini, penyidik masih mendalami perintah dan tujuan penyadapan, memeriksa personel yang diduga mengetahui operasi tersebut, serta menelusuri rangkaian kegiatan di baliknya.
Peringatan Intervensi dan Batasan Hukum Tata Negara
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengingatkan DPR agar menghindari potensi intervensi terhadap proses hukum, Jumat (13/11/2026). Menurut Erasmus, desakan langsung agar polisi menjerat tersangka dengan pasal tertentu berisiko menjadi intervensi legislatif atas fungsi pro justitia kepolisian.
Erasmus menegaskan penerapan pasal harus bertumpu pada fakta dan bukti yang valid sekaligus menjamin hak asasi korban maupun tersangka. Merujuk Pasal 160 jo. Pasal 191 KUHP, tindak pidana makar terhadap presiden dan/atau wakil presiden memuat ancaman pidana berat hingga pidana mati sehingga tidak boleh diterapkan semata-mata atas dorongan politik.
Guru Besar sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Sunny Ummul Firdaus turut mengingatkan publik agar membedakan opini pejabat, analisis intelijen, dan putusan hukum yang sah.
Ia menjelaskan penyadapan ilegal terhadap kepala negara baru dapat dikategorikan sebagai makar apabila terbukti menjadi bagian dari skema untuk melumpuhkan fungsi lembaga kepresidenan atau menggulingkan pemerintahan yang sah.***