Hukum

Mengusut Persekongkolan Verifikasi Satu Hari Berkas Gibran Usai Pengunduran Diri

Mengusut Persekongkolan Verifikasi Satu Hari Berkas Gibran Usai Pengunduran Diri
Ilustrasi persekongkolan suket dan verifikasi kilat KPU harus diusut secara pidana. – AI Generate

Pakar hukum mendesak dugaan persekongkolan suket SMA Gibran serta verifikasi kilat KPU tetap diusut secara pidana meski ia mundur.

Sejumlah pakar hukum mendesak dugaan persekongkolan penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA Gibran Rakabuming Raka tetap diusut secara pidana.

Desakan itu menguat setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan suket milik Gibran batal demi hukum lewat Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 juga menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) lalai memeriksa berkas.

KPU tercatat memproses dokumen pencalonan Gibran hanya dalam satu hari, mulai penyerahan pada 27 Oktober 2023 hingga berita acara verifikasi pada 28 Oktober 2023.

Di persidangan MK, Ketua KPU Mochammad Afifuddin beralasan timnya memercayai suket yang diserahkan dan tidak ada laporan masyarakat ke Bawaslu saat pencalonan.

Analisa Mahfud MD dan Jerat Pidana Pemalsuan

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai diksi "batal" dalam amar MA bersifat surut atau ex-tunc, sehingga suket dianggap tidak pernah ada dan tidak sah.

Lewat akun Instagram pribadinya, Sabtu (31/10/2026), mantan Menko Polhukam itu mendesak KPU dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah segera diperiksa pidana.

Menurut Mahfud, terbitnya suket tanpa lampiran ijazah asli serta dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 harus diusut secara hukum.

Pasal tersebut mengecualikan lulusan luar negeri dari kewajiban menunjukkan bukti kelulusan tanpa melalui konsultasi publik maupun pembahasan bersama DPR RI.

Terkait posisi Gibran, Mahfud menegaskan bahwa yang bersangkutan dapat turut dipidanakan apabila terbukti ikut dalam persekongkolan membuat dokumen bermasalah itu.

“Gibran bisa masuk kalau ada persekongkolan. Tapi kalau dia ikut dalam persekongkolan untuk membuat hal-hal yang aneh-aneh itu,” ujar Mahfud dalam keterangannya.

Ia menilai kebijakan Gibran sejak menjabat Wali Kota Solo memang tidak berdasar hukum akibat putusan MA, tetapi dampaknya sebatas hukum tata negara, bukan pidana.

Senada, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai aparat perlu memeriksa dugaan persekongkolan pembuat, penikmat, dan pengguna suket.

Kepada Tirto, Senin (2/11/2026), Herdiansyah merujuk Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman enam tahun penjara bagi pemalsu.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyoroti Pasal 397 huruf b KUHP dengan ancaman 18 bulan penjara atau denda Rp50 juta.

Menurut Fickar kepada Tirto, Senin (2/11/2026), pertanggungjawaban pidana tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian unsur kesengajaan tiap pihak.

Dampak Pengunduran Diri dan Ujian Verifikasi MPR

Di jalur politik, usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR lintas delapan fraksi batal dibacakan dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Pembatalan terjadi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada siang harinya dan menyatakan keputusannya bukan karena polemik ijazah.

Pakar Hukum Administrasi Negara UGM Oce Madril menilai HMP pemakzulan kehilangan objek setelah Gibran berhenti, berbeda dengan Dosen HTN UIN Jakarta Ferdian Andi.

Dalam diskusi di UIN Jakarta, Senin (16/11/2026), Ferdian dan praktisi hukum Ridwan Darmawan mendorong HMP umum Pasal 20A UUD 1945 tetap dipakai mengusut pemilu.

Kini MPR meminta Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua calon wakil presiden dalam 14 hari untuk diperiksa tim verifikasi jelang sidang paripurna 2 Desember 2026.***