Pakar UGM Agustinus Subarsono menilai parpol koalisi menyerahkan penentuan cawapres pengganti Gibran kepada Prabowo karena beban fiskal dan risiko elektoral 2029.
Partai politik koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyerahkan penentuan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada presiden.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono menilai sikap itu dipicu beratnya beban fiskal program prioritas pemerintah, Minggu (15/11/2026).
"Pimpinan parpol koalisi tahu betul betapa berat beban ekonomi yang harus ditanggung pemerintah dalam implementasi program prioritas Prabowo," ujar Agustinus.
Ia merujuk pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini menuai banyak kritik dari publik.
Agustinus menyoroti kebutuhan pemerintah mengumpulkan sekitar Rp 514 triliun penerimaan pajak pada November hingga Desember 2026 demi memenuhi target tahunan.
Selain itu, defisit fiskal pada Oktober 2026 tercatat mencapai Rp 379,3 triliun atau setara 1,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Tekanan ekonomi tersebut dinilai Agustinus menjadi pertimbangan utama partai-partai koalisi sebelum mengambil langkah politik terkait pengisian kursi wakil presiden.
Risiko Elektoral 2029
Di luar faktor ekonomi, Agustinus menilai parpol koalisi menghindari pengajuan kader secara terbuka demi menekan risiko elektoral pada Pemilihan Umum 2029.
Langkah menyodorkan kader sendiri berpotensi memicu persepsi negatif di kalangan pendukung serta relawan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Gibran.
"Pendukung dan relawan Jokowi dan Gibran akan memiliki persepsi bahwa parpol tersebut berperan dalam penurunan Gibran, dan ini berdampak pada elektoral 2029," katanya.
Loyalitas dan Konstitusi
Agustinus juga melihat upaya partai koalisi menjaga hubungan baik dengan Prabowo serta meredam persaingan terbuka antarsesama anggota koalisi.
Menurut dia, budaya pekewuh membuat parpol enggan mengutarakan ambisi secara terbuka. "Namun, sejatinya yang terjadi adalah konflik yang tersembunyi," ucap Agustinus.
Ia menambahkan, penyerahan keputusan penuh kepada presiden menjadi pesan politik. "Ini sebagai pesan bahwa parpol koalisi tidak perlu diragukan loyalitasnya," jelasnya.
Secara konstitusional, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan mekanisme itu, partai koalisi dapat menjaga soliditas internal pemerintahan sekaligus menghindari gesekan terbuka dalam perebutan kursi wakil presiden.***