Polri menjadwalkan sidang etik Eko Hadi. Kapolri menyebut jalur resmi dan jalur atensi memakai perangkat sadap yang sama.
Dua jalur memakai perangkat sadap yang sama, menurut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Di jalur yang disebut “atensi”, nomor telepon diduga bisa masuk ke sistem tanpa verifikasi perkara.
Dugaan itu kembali disorot setelah Polri menjadwalkan sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 17 November 2026. Polri belum mengumumkan putusan saat naskah ini disusun.
Komjen Hendro Pandowo dijadwalkan memimpin majelis beranggotakan lima orang. Polri mempersoalkan penggunaan akses di Bagian Pemantauan Bareskrim ketika Eko menjabat kepala bagian dan pelaksana tugasnya.
Eko merupakan satu dari empat tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Tiga lainnya ialah Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, dan Ahrie Sonta Nasution.
Dalam rapat dengan Komisi III DPR pada 12 November, Suyudi menyebut Eko diduga menerima instruksi dari Slamet dan menyetujuinya lewat WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Dua Jalur, Satu Perangkat
Suyudi menjelaskan bahwa jalur resmi dimulai dengan permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi. Permohonan itu diperiksa dan disetujui secara berjenjang sebelum operator memasukkan nomor sasaran.
Pada jalur atensi, menurut Suyudi, sasaran diduga disampaikan secara lisan atau lewat WhatsApp. Nomornya diduga dimasukkan ke sistem tanpa permohonan tertulis maupun penetapan pengadilan.
Kedua jalur memakai perangkat yang sama. Menurut Suyudi, kondisi itu diduga membuat aktivitas lewat jalur atensi tersamarkan di antara operasi penyadapan resmi.
Pasal 9 Perkap Nomor 5 Tahun 2010 mewajibkan permintaan tertulis yang memuat nomor laporan polisi. Untuk keadaan mendesak, Pasal 10 tetap mensyaratkan surat pernyataan dari atasan penyidik.
Jejak Persetujuan yang Belum Dibuka
Dalam perkara yang sama, majelis etik menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ahrie pada 10 November. Ahrie mengajukan banding atas putusan tersebut.
Untuk Eko, rilis penjadwalan sidang belum merinci bukti yang akan diperiksa majelis. Keterangan Eko atau kuasa hukumnya mengenai dugaan persetujuan melalui WhatsApp juga belum ditemukan.
Pertanyaan untuk Polri kini lebih spesifik. Ketika nomor masuk ke perangkat sadap, apakah catatan sistem menunjukkan siapa yang menyetujuinya dan dokumen apa yang mendasari persetujuan itu?***