ICW mempertanyakan delapan paket jasa pemengaruh di dua kementerian. Raffi Ahmad, RANS, dan kementerian belum menanggapi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat delapan paket pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Paket itu dikontrakkan sepanjang 2024–2026. Raffi Ahmad, yang dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada 22 Oktober 2024, tercatat memiliki saham di perusahaan tersebut.
Hingga Selasa (10/11), belum ditemukan tanggapan resmi dari Raffi, PT Rans Animasi Indonesia, Kemendikbudristek, maupun KKP.
Belum ada pula temuan pelanggaran dari lembaga berwenang, menurut laporan beberapa media.
Apa yang dipersoalkan ICW?
Menurut Azhim, staf Divisi Investigasi ICW, data itu berasal dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tercatat memiliki lima paket pada 2024 senilai sekitar Rp3,9 miliar.
Rinciannya mencakup video YouTube Rp452,7 juta, Instagram Reels Rp205,9 juta, Instagram Story Rp575,7 juta, TikTok Rp144,4 juta, dan kehadiran dalam acara Rp2,52 miliar.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat mengontrak dua paket pada 2025 senilai Rp7,2 miliar dan satu paket pada 2026 senilai Rp3,6 miliar.
Tiga paket KKP berasal dari direktorat jenderal berbeda dengan nilai sekitar Rp3,6 miliar per paket, kata ICW.
ICW menyebut nama sejumlah paket mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok milik Raffi dan Nagita Slavina.
Temuan ini muncul di tengah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun, termasuk dari belanja publikasi. ICW mempertanyakan kesesuaiannya.
ICW juga menanyakan dasar penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan keseragaman nilai paket. Kerangka acuan kerja (KAK), menurut ICW, belum dibuka ke publik.
ICW pun menyoroti potensi konflik kepentingan. Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
Setelah pelantikan itu, KKP tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, menurut ICW.
Dokumen korporasi yang dihimpun sebuah media mencatat PT Rans Entertainment Indonesia memegang 99,1% saham PT Rans Animasi Indonesia.
Raffi disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk, memiliki 0,9% saham langsung, dan menjabat komisaris di PT Rans Animasi Indonesia.
Apa tanggapan pihak terkait?
Nilai kontrak dibuat dengan perusahaan, sehingga tidak otomatis setara dengan pendapatan pribadi Raffi, sebagaimana dicatat sejumlah laporan.
Pada November 2024, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan Raffi boleh menerimaendorsement selama melaporkan harta kekayaannya.
Pernyataan itu disampaikan dua tahun sebelum temuan ICW ini diumumkan.
Musikus Fiersa Besari, menanggapi temuan tersebut, menyebut beredar narasi bahwa kontrak belasan miliar itu wajar. Menurut dia, yang perlu dijawab bukan nominalnya, melainkan urgensinya.
ICW meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka dokumen kedelapan paket, termasuk KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
ICW juga mendesak audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta inspektorat jenderal.
Raffi diminta membuka informasi kepemilikan dan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat.
Naskah ini akan diperbarui bila Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, Kemendikbudristek, atau KKP menyampaikan tanggapan.***
