Kepala Badan Gizi Nasional menyebut keracunan massal di Sidoarjo bukan kecelakaan teknis, melainkan kelalaian yang disengaja. Pengakuan itu memindahkan perkara dari meja higiene ke meja pidana — persis ketika gelombang korban di lima daerah menembus 1.700 orang hanya dalam tiga hari.
Jumlah korban keracunan Makan Bergizi Gratis di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, menembus 666 orang per Kamis (3/9) pukul 06.00. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Lakhsmie Herawati Yuwantina, mencatat 581 pasien sudah dipulangkan, 77 masih dirawat, dan enam lainnya diobservasi.
Angka itu melonjak dari 431 yang dilaporkan pada hari pertama. Tidak ada korban yang meninggal.
Namun yang paling menghentak justru bukan angkanya, melainkan penjelasan resmi tentang penyebabnya.
Tiga Jam yang Dihapus dari Dokumen
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan temuan yang jauh melampaui dugaan awal soal kegagalan mengendalikan suhu. Menurut dia, makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanggulangin Kalitengah selesai dimasak pukul 05.00 dan seharusnya dikonsumsi paling lambat pukul 09.00.
Label yang ditempelkan justru mencantumkan waktu matang pukul 08.00, sehingga batas konsumsi tergeser ke pukul 10.00.
Di lapangan, ompreng baru tiba di sekolah sekitar pukul 11.30 hingga 11.40 dan disantap setelah tengah hari. Label pun hanya dibubuhkan pada satu wadah, bukan pada setiap ompreng yang didistribusikan.
"Ini namanya kelalaian yang disengaja, bukan hanya dicopot atau dipecat," ujar Sudaryono, Kamis (3/9).
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menegaskan aturan main yang dilanggar: seluruh proses dari selesai memasak sampai makanan dibagikan dibatasi empat jam. Menu MBG tidak memakai pengawet, sehingga pertumbuhan bakteri melaju cepat begitu tenggat itu dilewati.
BGN kemudian menjatuhkan suspensi operasional 30 hari, mengusulkan pencopotan kepala SPPG, dan menghentikan bantuan ke lembaga tersebut. Sudaryono juga menutup pintu perlindungan hukum: BGN dinyatakan tidak akan mendampingi pihak yang terseret unsur pidana.
Kepala SPPG Kalitengah sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan menyesal, tetapi belum mengakui adanya kesalahan prosedur sebagaimana yang dituduhkan.
Di sinilah keganjilan itu berdiri: jika label waktu memang digeser tiga jam, persoalannya tidak lagi berhenti pada dapur yang lalai. Dokumen keselamatan yang seharusnya melindungi anak-anak justru diduga dimanipulasi oleh pihak yang dibayar negara untuk merawatnya.
Sidoarjo Ternyata Bukan Puncak
Tragedi Sidoarjo hanya bertahan dua hari sebagai kasus terbesar bulan ini.
Kamis pagi, sekitar pukul 09.00, sebanyak 725 murid dan 25 guru SMAN 1 Lasem, Rembang, Jawa Tengah, mengalami diare massal setelah menyantap menu MBG. Toilet sekolah kewalahan, kegiatan belajar dihentikan, dan siswa dipulangkan lebih awal. Kepala SPPG Soditan Lasem, Achmad Sholeh Syarifudin, meminta maaf dan menyanggupi seluruh biaya pengobatan.
Jika dijumlahkan, hanya dalam tiga hari pertama September, sekitar 1.700 orang di lima daerah dilaporkan keracunan MBG: Rembang (750), Sidoarjo (666), Agam di Sumatra Barat (276), Nganjuk (49 siswa dan guru SMAN 3 seusai menyantap nasi goreng suwir ayam), serta Sleman (29 lebih).
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 15.735 korban sepanjang Januari hingga Agustus 2026, dengan 3.079 di antaranya jatuh pada Agustus saja. Total korban sejak program bergulir pada 2025 mencapai 40.759 orang di 36 provinsi.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai seluruh mekanisme evaluasi pemerintah gagal. "Kalau setelah libur panjang, setelah evaluasi, setelah dapur ditutup, kasus keracunan malah melonjak lagi, kita harus menyebut evaluasi itu gagal," katanya.
JPPI juga menuntut penghentian praktik menjadikan guru sebagai pencicip makanan sebelum dibagikan. Lidah guru, menurut mereka, tidak layak difungsikan sebagai detektor racun.
Dapur Ditutup, Rantai Tanggung Jawab Terputus
Penindakan administratif sebetulnya berjalan kencang. Per 27 Juli 2026, BGN sudah menutup permanen 833 dapur — 98 di Sumatra, 311 di Jawa dan Madura, serta 424 di wilayah lainnya — tanpa memberi ganti rugi kepada mitra.
Namun penutupan dapur berulang kali tidak diikuti pertanggungjawaban hukum. JPPI menyebut SPPG seolah kebal hukum: puluhan ribu korban berjatuhan, sementara perkara yang naik ke penyidikan nyaris tidak terdengar.
Celah pengawasannya pun terbuka lebar di tingkat daerah. Bupati Sidoarjo mengungkapkan bahwa 31 SPPG di wilayahnya belum mengantongi izin, meski tetap memproduksi dan mendistribusikan makanan untuk ribuan anak.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebelumnya menemukan baru 57 persen SPPG yang memenuhi standar, dengan total 38.000 orang terdampak dan indikasi pelanggaran hak asasi dalam tata kelola program.
Ironi terbesarnya justru berdiri di pucuk lembaga. Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, dicopot Presiden Prabowo Subianto dan kemudian ditahan Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi MBG pada Juni 2026. Program yang sama kini dipersoalkan dari dua ujung: korupsi di kepala, keracunan di ekor.
Preseden yang Belum Menjadi Pelajaran
Pola ini pernah dibaca publik dengan sangat pahit pada kasus gagal ginjal akut anak akibat cemaran sirup obat batuk beberapa tahun silam. Ketika itu, keganjilan yang disorot bukan semata bahan berbahaya di dalam produk, melainkan lapisan pengawasan negara yang gagal menyaringnya sebelum sampai ke tubuh anak-anak.
Kesamaannya terletak pada titik lemah yang sama: dokumen dan sertifikat dinyatakan lengkap, tetapi kepatuhan harian tidak diperiksa siapa pun.
Yang Masih Ditunggu
Sampel makanan dan muntahan santri Sidoarjo sudah diuji Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan Laboratorium Kesehatan Surabaya. Hasilnya diperkirakan keluar dalam sepekan, dan sampai Kamis malam belum ada tersangka yang ditetapkan.
Selama hasil itu belum dibuka, penyebab medisnya tetap berstatus dugaan.
Federasi Serikat Guru Indonesia menegaskan korban berhak menuntut ganti rugi kepada negara. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendesak moratorium nasional dan audit independen, sekaligus meminta percepatan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 30 Juli 2026 memang memerintahkan pemisahan itu, tetapi baru berlaku mulai 2028 — dua tahun lagi, dan entah berapa ribu korban lagi.
Istana sejauh ini konsisten menolak menghentikan program.
Jika seorang petugas dapur bisa dinyatakan melakukan kelalaian yang disengaja hanya karena menggeser angka pada selembar label, lalu istilah apa yang pantas dipakai untuk sebuah sistem yang sudah diperingatkan berkali-kali, sudah menutup 833 dapur, dan tetap memilih memperbesar skalanya? ***
