Prabowo baru mencari pengganti Gibran seusai lawatan ke luar negeri. Padahal, MPR sudah menetapkan sidang pemilihan pada 2 Desember.
Presiden Prabowo Subianto baru akan mencari pengganti Gibran Rakabuming Raka seusai lawatan ke Manila dan Shenzhen. Sidang pemilihan di MPR sudah ditetapkan pada 2 Desember 2026.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo menyatakan, “Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden.”
Ia juga menyebut perlu mendapat bisikan dari “Yang di Atas” untuk menentukan sosoknya. Hingga kini, belum ada satu nama pun yang diumumkan.
Prabowo dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026 sebelum bertolak ke Shenzhen.
Sidang Sudah Dikunci, Dua Nama Belum Ada
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11). Prabowo menerima pengunduran diri itu pada hari yang sama.
Seusai rapat gabungan pada Jumat (13/11), Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan jadwal sidang paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026.
Sidang itu mencakup pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pengganti Gibran.
Menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden hanya mengusulkan dua calon. MPR yang memilih satu di antaranya.
Sejumlah media menjelaskan, Pasal 46 UU MD3 mengatur dua nama diserahkan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Dihitung mundur dari 2 Desember, batas itu bertepatan dengan 18 November, sehari setelah KTT ASEAN berakhir.
Hingga naskah ini disusun, belum ditemukan penjelasan resmi dari Istana maupun MPR tentang cara menyelaraskan jadwal Presiden dengan tenggat tersebut.
Cek Ombak atau Konsolidasi Kekuasaan?
Tiga elite Partai Gerindra mencuat dalam bursa pengganti Gibran: Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono.
Dasco menjabat Wakil Ketua DPR, Muzani Ketua MPR, sedangkan Sugiono Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Sejumlah daftar bursa juga memuat Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mendorong kursi itu diisi kader Gerindra seusai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11).
Zulkifli menyatakan, “Kalau kami (PAN) mungkin teman-teman dari Gerindra lah.” PAN sendiri tidak mengajukan nama.
Menurut Zulkifli, partai koalisi akan diundang kembali sekitar sepekan seusai kepulangan Presiden dari Manila.
Golkar, menurut laporan beberapa media, menyerahkan sepenuhnya dua nama itu kepada Prabowo dan tidak mengajukan calon sendiri.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menepis anggapan partainya mendahului Presiden. Penentuan sosok, menurutnya, sepenuhnya kewenangan Prabowo.
Gerindra, menurut Sugiat, berpegang pada prinsip sami’na wa atho’na, yakni menaati keputusan Presiden.
Ia menegaskan, “siapapun itu, baik dari internal Partai Gerindra, dari partai koalisi, maupun dari luar.”
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan calon pendamping Prabowo harus berpijak pada konstitusi dan “menjadi milik semua”.
Direktur Eksekutif Center for Indonesian Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa menilai tiga nama Gerindra itu sekadar manuver untuk menguji reaksi koalisi.
Herry menyatakan, “Saya rasa ide ini hanya cek ombak saja.” Menurutnya, jika tujuannya stabilitas, Prabowo tidak akan memilih kadernya sendiri.
Ia memperkirakan figur profesional atau teknokrat nonpartai lebih mudah diterima lintas kekuatan politik karena tidak mewakili kelompok tertentu.
Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa membaca arah sebaliknya. Ia merujuk Pasal 6 UUD 1945 yang menempatkan presiden dan wakil presiden sebagai satu paket.
Menurut Ardha, “pilihan Prabowo akan lebih condong pada dua nama, antara Dasco atau Sugiono.”
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengingatkan, penunjukan kader Gerindra menyimpan celah keretakan koalisi menjelang Pilpres 2029.
Dedi menyatakan, “sulit menjamin jika Pilpres 2029 Prabowo bisa pertahankan kekuasaan.”
Pengamat komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Mirza Shahreza mengingatkan risiko mitra koalisi merasa “hanya menjadi pelengkap kekuasaan”.
Hingga Minggu (15/11), dua nama yang akan diajukan ke MPR belum diumumkan. Pembahasan dengan partai koalisi menunggu kepulangan Presiden.***
