Kemendikdasmen resmi mencabut surat penyetaraan SMA Gibran. Di DPR dan MPR, sejumlah tokoh Gerindra berada di setiap simpul menuju pergantian Wapres.
Surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 itu dulu menjadi pintu Gibran ke kursi Wakil Presiden. Rabu, 11 November 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabutnya.
Pencabutan itu melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Kamis pagi, kuasa hukum kementerian menyerahkannya ke PTUN Jakarta.
Wakil Menteri Atip Latipulhayat menyebut PTUN lalu menyatakan gugatan penggugat gugur.
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menegaskan tak ada lagi upaya hukum untuk mempertahankan surat itu.
Sehari sebelumnya, Selasa, 10 November, Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo dalam pertemuan sekitar dua setengah jam.
Gerindra di Setiap Simpul
Di DPR, usul hak menyatakan pendapat (HMP) diteken 120 anggota dari delapan fraksi. Menurut laporan beberapa media, 11 di antaranya dari Fraksi Gerindra.
Sebelumnya, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya belum membahas tindak lanjut kabar pengunduran diri Gibran. Gerindra, katanya, masih mengikuti perkembangan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, yang juga Wakil Ketua Partai Gerindra, mengabarkan dalam rapat bahwa Gibran akan menyerahkan surat ke MPR pukul 11.00 WIB.
Ketua MPR Ahmad Muzani, politikus Gerindra, menerima surat itu. Ia lalu menemui Prabowo di Istana untuk mencocokkan jadwal sidang penggantian Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hadir dalam konferensi pers Prabowo dan Gibran di Istana Merdeka. Sebelumnya ia mengonfirmasi Gibran lebih dulu bertemu Presiden sebelum ke Senayan.
Paripurna DPR, yang biasanya mulai pukul 10.00 WIB, digeser ke pukul 14.00 WIB sebelum akhirnya dibatalkan.
Anggota Fraksi PKB Muhammad Khozin berpendapat HMP “tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek”.
Sebaliknya, Fraksi PKS sebelumnya menyatakan HMP tetap jalan terus sampai prosesnya final.
Menunggu Dua Nama dari Istana
Prabowo menerima surat Gibran dengan berat hati dan menyebutnya kesatria. Ia mengaitkan keputusan itu dengan kekurangan pemenuhan syarat konstitusional berdasarkan putusan hukum.
Presiden memiliki 14 hari menyetor dua nama calon sejak surat MPR terbit. MPR memiliki waktu 60 hari untuk memilih satu di antaranya.
Rapat gabungan MPR digelar Jumat, 13 November, pukul 14.00 WIB.
Hingga berita ini ditulis, belum ada nama calon yang diumumkan.***
