Prabowo memberi koalisi sepekan, sidang MPR berjarak 18 hari. Partai pengusung memilih menyerahkan keputusan kepada Presiden.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi waktu sepekankepada partai koalisi untuk membahas pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Seusai Prabowo menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Palu, para ketua umum akan kembali diundang. Pertemuan sebelumnya berlangsung di Bogor pada Jumat (13/11) sore.
Pada hari yang sama, MPR menetapkan pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada Rabu, 2 Desember 2026. Hingga Sabtu (14/11) pagi, Prabowo belum mengumumkan satu nama pun.
Pengunduran diri Gibran didahului rangkaian putusan soal ijazahnya. Pada 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi menyatakan tak menemukan bukti meyakinkan bahwa ia memiliki ijazah luar negeri setara SMA.
Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung melalui putusan 742 K/TUN/2026 menyatakan surat penyetaraan SMA Gibran batal demi hukum.
Gibran lalu bertemu Prabowo sekitar dua setengah jam pada 10 November dan menyatakan niat mengundurkan diri. Surat pengunduran dirinya diserahkan ke MPR dua hari kemudian dan telah diterima Presiden.
Peta Kursi di Ruang Sidang
Presiden mengusulkan dua calon, lalu MPR memilih satu di antaranya. Bila suara sama kuat, pemungutan ulang digelar sekali. Jika masih seri, Presiden yang memutuskan.
Batas konstitusionalnya 60 hari. Dihitung sejak surat Gibran pada 12 November, tenggatnya berada pada sekitar 11 Januari 2027, menurut hitungan redaksi.
Sidang 2 Desember berada pada hari ke-20 dari batas itu, atau sepertiga jatah waktu. Dari Sabtu ini, jaraknya 18 hari.
MPR beranggotakan 732 orang, terdiri atas 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD.
Menurut hitungan litbang sebuah media nasional pada Februari 2025, Koalisi Indonesia Maju Plus menguasai 470 dari 580 kursi DPR, sekitar 81 persen.
PDI Perjuangan memegang 110 kursi di luar koalisi. Empat partai pengusung inti pada 2024 (Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN) memiliki 280 kursi.
Angka itu setara 48,3 persen menurut hitungan redaksi, atau belum mencapai separuh kursi DPR.
Bursa Nama yang Terus Memanjang
Penelusuran redaksi atas empat daftar nama yang beredar di media menemukan tiga nama tercantum di semuanya.
Ketiganya ialah Ketua DPR Puan Maharani dari PDIP, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra.
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tercantum di tiga daftar.
Respons partai nyaris seragam. PDIP menyatakan tak berambisi dan tak dapat melarang kadernya. Demokrat tak akan mengusulkan kader. Golkar dan PKB menyerahkan keputusan kepada Presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani dari Gerindra meminta semua pihak tak berkomentar dulu soal bursa.
Sejumlah pengamat menduga pengganti berasal dari Gerindra. Alasannya loyalitas, kohesi koalisi, dan risiko wapres berelektabilitas besar menjadi pesaing pada 2029.
Peneliti CSIS Arya Fernandes menilai Prabowo kemungkinan berembuk dengan koalisi lebih dulu. Nama dari luar koalisi, termasuk Puan, menurut dia tetap terbuka.
Persoalan lain ialah syarat partai pengusung. Penjelasan UU MD3 menyatakan calon yang diajukan Presiden harus berasal dari partai pengusung.
Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai ketentuan itu keliru. Menurut dia, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tak mengatur soal itu, dan “tidak ada syarat partai di situ”.
Ia menawarkan tafsir tengah: syarat itu cukup dimaknai sebagai sosok yang disetujui partai, bukan harus kader internal.
Belum ada survei yang khusus mengukur pengganti Gibran dalam penelusuran redaksi. Survei terdekat dilakukan Adidaya Institute pada 1–8 Mei 2026 terhadap 1.240 responden.
Survei itu mengukur calon wakil presiden 2029 dan diambil sebelum krisis ijazah memuncak. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperoleh 23,9 persen, AHY 13,8 persen, dan Gibran 13,7 persen.
Zulkifli menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya pilihan wakil presiden kepada Presiden. “Partai Amanat Nasional tidak mengajukan kader untuk maju,” ia menegaskan.***
