Surat pengunduran diri sudah diterima, MPR memilih wapres baru 2 Desember. Namun UU Pemilu belum mengatur nasib pencalonan ulang Gibran.
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR, Kamis (12/11).
Rapat paripurna DPR yang semula mengagendakan usul hak menyatakan pendapat dari 120 anggota dewan pun dibatalkan.
Gibran membantah langkah itu berkaitan dengan polemik ijazah. “Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah,” ujarnya dalam pernyataan video.
Jadwal Pengganti Sudah Terkunci
Pimpinan MPR menggelar rapat gabungan, Jumat (13/11), dan menetapkan pemilihan wakil presiden pengganti pada 2 Desember 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan.
MPR meminta Presiden mengusulkan dua calon, membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang, serta tim ad hocuntuk menyiapkan rancangan ketetapan.
Menurut laporan beberapa media, Prabowo wajib menyerahkan dua nama paling lambat 18 November. Hingga Jumat sore, nama itu belum diumumkan.
Konstitusi memberi waktu paling lama 60 hari bagi MPR untuk bersidang sejak jabatan wakil presiden kosong.
Celah di Balik Pintu 2029
Direktur Arus Survei Indonesia Ali Rif’an menilai aturan saat ini tidak melarang mantan wakil presiden yang mengundurkan diri untuk kembali mencalonkan diri.
Syaratnya, Gibran harus membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Bila tidak berhasil, kata Ali saat dihubungi, Jumat (13/11), solusinya mengejar Paket C untuk memperoleh ijazah SMA.
Persoalannya, surat penyetaraan ijazah Gibran sudah dibatalkan. Menurut laporan beberapa media, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi pada 30 Oktober.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian mencabut surat tersebut. Pada 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi menolak sengketa pemilu, tetapi tidak menemukan bukti ijazah setara SMA.
Mantan Ketua MK Mahfud MD semula menilai Gibran tak boleh mencalonkan diri pada 2029 jika aturan tak berubah. Pada 11 November, ia menyebutnya masih dapat, asalkan ijazahnya terbukti ada.
Peneliti Perludem Iqbal Kholidin menyebut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur status pencalonan presiden atau wakil presiden yang berhenti di tengah masa jabatan.
Pasal 169 hanya memuat syarat umum: pendidikan minimal SMA, tidak pernah tercela, tidak pernah dipidana lima tahun atau lebih, dan belum dua kali menjabat.
“Artinya, dengan aturan yang ada sekarang, siapa pun yang ingin mencalonkan diri tetap diuji dengan syarat-syarat tersebut,” ujar Iqbal.
Celah itu membuat undang-undang belum membedakan pengunduran diri karena alasan pribadi dengan pengunduran diri yang dipicu dugaan cacat administratif.
Sebagian kalangan membandingkan langkah Gibran dengan Mohammad Hatta, yang menanggalkan jabatan pada 1 Desember 1956 karena perbedaan prinsip dengan Soekarno, bukan karena syarat administratif.
Perludem mendorong RUU Pemilu menegaskan status pencalonan bagi mereka yang pernah diberhentikan lewat pemakzulan, sekaligus memperketat verifikasi dokumen, termasuk penyetaraan ijazah luar negeri.
KPU dituntut menelusuri keabsahan materiil hingga ke instansi penerbit, bukan sekadar memeriksa kelengkapan berkas.
“Persoalan syarat calon yang tidak tuntas di tahap pencalonan dapat berlanjut menjadi persoalan ketatanegaraan setelah calon terpilih dan menjabat,” kata Iqbal.
Hingga kini, detail verifikasi awal dokumen pendidikan Gibran oleh penyelenggara pemilu belum dibuka secara menyeluruh kepada publik.***
