Pengakuan peserta dibayar dan bantahan dua kampus mengubah deklarasi Polda Metro menjadi krisis kepercayaan. Raffi meminta maaf, polisi menyelidiki.
Boikot terhadap Raffi Ahmad tidak bermula dari produk atau bisnisnya. Ia tumbuh dari pertanyaan tentang peserta yang mengaku bukan mahasiswa.
Bagaimana mereka dapat mengenakan almamater kampus dalam deklarasi resmi yang diselenggarakan Polda Metro Jaya?
Seruan itu lalu menjalar ke RANS Carnival di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Empat pengisi acara membatalkan penampilan: Tipe-X, Guyon Waton, Masdddho, dan OM Wawes.
Sejumlah pelaku UMKM juga mundur, sementara hari pertama festival dilaporkan lengang.
Hingga Minggu pagi, 1 November 2026, belum ada bukti terverifikasi Raffi Ahmad mengatur peserta bayaran atau perencanaan acara.
Namun, sebagai Utusan Khusus Presiden yang hadir di panggung, ia menjadi wajah paling menonjol dari acara yang kredibilitasnya dipertanyakan.
Dari Deklarasi ke Pengakuan Peserta
Polda Metro Jaya menggelar Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di sekitar Pos Polisi Thamrin, Bundaran HI, pada Kamis, 29 Oktober.
Tema resminya: Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia.
Laporan awal menyebut sekitar 100 mahasiswa hadir bersama unsur TNI-Polri, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, Raffi Ahmad, dan Willie Salim.
Deklarasi menekankan persaudaraan, penghormatan atas perbedaan, serta dialog.
Liputan awal kegiatan memuat pidato Raffi.
Di panggung, Raffi menyerukan agar pemuda melawan hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi.
“Jangan sampai pemuda dan pemudi kita terpecah belah,” ujarnya.
Masalah muncul setelah video wawancara peserta menyebar. Seorang pria beralmamater Undira, yang semula memperkenalkan diri sebagai “Dino”, kesulitan menjelaskan identitas kampus.
Ia kemudian mengklarifikasi diri sebagai Bayu Setiadi.
Dalam video yang diunggah BEM Undira, Bayu mengatakan bukan mahasiswa Undira.
“Saya mengikuti acara Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 berdasarkan undangan dari komunitas dan saya dibayar,” katanya.
Bayu juga menyatakan almamater itu diberikan kepadanya tanpa ia mengetahui asal-usulnya.
Pengakuan ini belum membuktikan siapa pemberi bayaran, besaran uang, komunitas yang dimaksud, atau pihak penyedia atribut.
Sorotan lain mengarah kepada Sari Putri yang tampil dengan almamater lama UBSI. UBSI menyatakan tak menerima undangan dan tak mengirim delegasi.
Sari kemudian meminta maaf serta mengakui bukan bagian dari sivitas akademika UBSI.
Mengapa Kemarahan Meluas?
Polemik tidak hanya menyangkut dua orang yang memakai atribut kampus. Ia muncul sehari setelah aksi mahasiswa pada 28 Oktober di momentum Sumpah Pemuda.
Karena itu, sebagian publik membaca deklarasi 29 Oktober sebagai panggung tandingan atau upaya membentuk citra mahasiswa yang patuh dan apolitis.
Itu adalah tafsir publik, bukan fakta yang telah dibuktikan. Polda Metro membantah deklarasi tersebut merupakan tandingan aksi 28 Oktober.
Namun, penggunaan istilah “mahasiswa”, kehadiran figur negara, dan pengakuan peserta berbayar membuat bantahan itu belum menutup pertanyaan.
Pusat persoalannya bukan lagi apakah kritik di media sosial terlalu keras.
Yang dipertaruhkan adalah standar verifikasi sebuah kegiatan aparat yang membawa identitas mahasiswa.
Polda perlu menjelaskan rantai pengorganisasian: siapa mengundang peserta, memverifikasi asal kampus, dan mengatur atribut.
Polisi juga perlu menjelaskan cara menelusuri pengakuan Bayu. Tanpa itu, “penyelidikan” akan mudah terbaca sebagai respons administratif.
Klarifikasi Raffi dan Pemerintah
Raffi menyatakan undangan baru diterimanya pada malam sebelum acara.
“Saya tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara, serta tidak mengetahui detail susunan acara dan pihak-pihak yang hadir,” tulisnya.
Ia juga membantah mengatur kemunculan merek air minum pada gapura dan pembatas jalan. Menurutnya, atribut itu telah terpasang sebelum acara.
Raffi menghormati mahasiswa yang menyampaikan aspirasi pada 28 Oktober dan menerima kritik yang berpijak pada fakta.
Pada Minggu dini hari, Raffi menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan. Ia mengakui niat baik harus disertai ketelitian memilih kegiatan.
“Kejadian ini menjadi pengingat bagi saya untuk lebih teliti memahami informasi dan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah,” katanya.
Willie Salim memberi penjelasan serupa: hadir atas undangan, tidak mengatur peserta, dan tidak menerima imbalan.
Klarifikasi keduanya menjawab posisi personal, tetapi tidak menjawab asal peserta dan atribut yang dipersoalkan.
Pernyataan pemerintah paling relevan datang dari Polda Metro sebagai penyelenggara.
Kabid Humas Kombes Pol Budi Hermanto meminta maaf, menyebut Raffi dan Willie sebagai tamu undangan, serta menyatakan dugaan mahasiswa gadungan diselidiki.
“Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan kami terima dengan lapang dada untuk menjadi evaluasi,” kata Budi.
Pernyataan itu dimuat dalam keterangan Polda yang dikutip ANTARA.
Boikot Menjadi Konsekuensi Nyata
Seruan digital kemudian menemukan sasaran konkret di RANS Carnival, festival gratis di Maguwoharjo yang berlangsung 31 Oktober–1 November.
Pembatalan empat musisi memperlihatkan boikot telah bergerak dari tagar ke keputusan kerja.
Guyon Waton menyebut kondusivitas, keamanan, kenyamanan, serta risiko kesalahpahaman di tengah situasi sensitif sebagai pertimbangannya.
OM Wawes menyatakan tidak ingin melukai hati masyarakat Yogyakarta. Keduanya tidak secara eksplisit menuduh Raffi terlibat dalam peserta bayaran.
Pihak RANS Carnival menyatakan tujuan acara adalah hiburan gratis sekaligus ruang bagi musisi, kreator, dan UMKM. Acara tetap berjalan pada hari pertama.
Istilah “boikot” perlu dipahami presisi: dampak sudah tampak pada penampil dan tenant, tetapi bukan berarti seluruh operasi RANS berhenti.
Yang belum terbukti harus tetap disebut belum terbukti: keterlibatan Raffi dalam pengerahan massa, sumber dana peserta, dan pihak pemberi almamater.
Yang sudah terang: dua kampus membantah mengirim delegasi, satu peserta mengaku dibayar, dan penyelenggara meminta maaf sambil menyatakan penyelidikan berjalan.
Krisis ini menguji standar kehati-hatian seorang utusan presiden.
Bagi Polda Metro, ujian sesungguhnya adalah menghasilkan jawaban yang spesifik, terbuka, dan dapat diverifikasi—bukan sekadar permintaan maaf.***
