Gibran menyebut pengunduran dirinya keputusan pribadi. Prabowo mengaitkannya dengan putusan hukum. Kemendikdasmen telah mencabut surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Gibran Rakabuming Raka mengatakan polemik ijazah bukan alasan ia mundur dari jabatan wakil presiden. Ia menyampaikan penjelasan itu lewat video pada Kamis, 12 November 2026.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah,” kata Gibran. Ia menyatakan dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan.
Gibran sebelumnya telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Pada Kamis, ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden dan pimpinan MPR.
Dalam surat yang dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan. Surat itu tidak menyebut ijazah.
Prabowo memberi penjelasan berbeda. Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, ia mengaitkan keputusan Gibran dengan kekurangan dalam pemenuhan syarat yang ia rujuk dari putusan hukum.
Apa yang Diputus Pengadilan?
Pada 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 tidak dapat diterima. MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.
Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi dalam perkara terpisah pada 30 Oktober. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Kemendikdasmen melaksanakan putusan itu dengan mencabut surat penyetaraan melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor 206 Tahun 2026. Objek kasasi itu adalah surat penyetaraan, bukan ijazah asli.
Pernyataan Gibran bahwa ia menyerahkan dokumen ke pengadilan tidak menunjukkan bahwa dokumen itu memenuhi syarat penyetaraan. Putusan MA juga tidak menetapkan alasan pribadi Gibran untuk mundur.
Yusril Siap Memeriksa Dokumen Calon Pengganti
Sebelum MPR menerima surat pengunduran diri, DPR menyiapkan paripurna untuk membahas usul Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran. DPR kemudian membatalkan rapat itu.
Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengatakan siap memeriksa persyaratan calon pengganti Gibran satu per satu jika ditugasi. Ia belum mengatakan pemeriksaan itu sudah dimulai.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR harus bersidang paling lambat 60 hari sejak jabatan wakil presiden kosong. MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.***
