Niat Gibran mengundurkan diri belum resmi. Konstitusi memberi MPR 60 hari memilih penggantinya, tetapi aturan mainnya menyimpan celah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, Selasa (10/11).
Gibran, menurut Prasetyo, menyampaikan niat itu dalam pertemuan sekitar 2,5 jam dengan Prabowo pada Selasa pagi.
Alasannya, dinamika setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal surat keterangan penyetaraan pendidikannya.
Prabowo, menurut Prasetyo, banyak memberi saran. Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, status Gibran belum berubah. Prasetyo dan Ketua DPR Puan Maharani sama-sama menyatakan ia masih menjabat wakil presiden.
Keterangan dari kubu Gibran justru berbeda. Kuasa hukumnya, Andi Azwan, dalam pernyataan yang dikutip hari yang sama membantah kliennya akan mengundurkan diri.
Golkar menilai tidak terdapat aturan yang mewajibkan wakil presiden mengajukan pengunduran diri kepada presiden.
Sekretaris Jenderal NasDem meminta drama ini segera diakhiri.
Aturan main yang tak sepenuhnya terang
Menurut ulasan beberapa media, pengunduran diri wakil presiden tidak memerlukan persetujuan DPR. Rujukannya Pasal 8 UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
Bila kursi kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon usulan Presiden.
Menurut sebuah kajian di jurnal hukum, pasal itu hanya mengatur tenggat sidang MPR. Penetapan wakil presiden terpilih tidak diatur.
Hingga Selasa petang, belum terpantau nama calon pengganti yang diumumkan secara resmi.
Preseden datang dari 1956. Mohammad Hatta menyurati DPR, parlemen menyetujui pada 30 November, dan ia resmi berhenti pada 1 Desember 1956.
Setelah itu, kursi wakil presiden kosong hingga 1973, saat Hamengkubuwono IX dilantik. Tenggat 60 hari baru lahir lewat amendemen ketiga UUD 1945.
Tiga jalur setelah itu
Setidaknya tiga jalur terbuka. Ketiganya masih skenario, bukan keputusan.
Pertama, pengunduran diri resmi. Prabowo mengajukan dua nama, lalu MPR memilih satu.
Sebuah analisis yang beredar menyebut langkah ini bisa memperkuat kendali Prabowo atas pemerintahan.
Kedua, Gibran bertahan sambil menempuh PTUN. Pada 31 Oktober, pengacaranya, Muhammad Rullyandi, menyebut putusan MA tidak memengaruhi kedudukannya.
Menurut Rullyandi, putusan itu juga masih membuka peninjauan kembali oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ketiga, jalur politik lewat Hak Menyatakan Pendapat (HMP). PKS menyebut mayoritas fraksi sepakat mengajukannya. Klaim itu belum berupa hitungan resmi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui usulan lintas fraksi sudah diterima, tetapi belum dibahas secara resmi. Pimpinan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan MA.
HMP memerlukan usul minimal 25 anggota lintas fraksi dan persetujuan dua pertiga paripurna, sebelum diuji MK dan diputus MPR.
Hingga naskah ini diturunkan, belum ditemukan pernyataan terbuka dari Gibran sendiri.
Kuasa hukumnya, Andi Azwan, mempertanyakan alasan kliennya melepas jabatan: “Buat apa beliau mundur? Beliau tidak salah.”***
