Surya Paloh membuka kemungkinan pemakzulan jika syaratnya terpenuhi. Namun, pernyataan itu belum disertai pengumuman keputusan resmi NasDem.
Surya Paloh menyebut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat dijalankan apabila persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak tersedia jalan penyelesaian lain.
Ketua Umum NasDem itu menyampaikan pandangannya pada Ahad, 8 November 2026. Ia sekaligus menyebut kemungkinan pemberhentian wakil presiden di tengah masa jabatan sebagai keadaan yang tragis.
“Kalau ada alternatif lain, boleh kita pikir-pikir,” kata Paloh, menurut laporan media.
Dua bagian pernyataan tersebut perlu dibaca bersama. Paloh membuka kemungkinan menempuh mekanisme konstitusional, sembari tetap memberi ruang bagi pilihan penyelesaian lainnya.
Ucapan itu menghidupkan pertanyaan mengenai langkah NasDem berikutnya. Apakah pandangan ketua umum akan menjadi keputusan partai dan diteruskan sebagai tindakan Fraksi NasDem di DPR?
Dari Pernyataan Paloh ke Keputusan Partai
Laporan mengenai pernyataan terbaru Paloh menyebut NasDem belum menyatakan dukungan resmi terhadap pemakzulan. Belum diperlihatkan keputusan DPP atau instruksi kepada fraksi untuk mengusulkannya.
Jarak antara pernyataan politik dan tindakan fraksi telah menjadi bagian penting polemik ini sejak putusan MA diumumkan pada akhir Oktober.
Konteks sebelumnya juga penting. Pada Oktober, Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni membantah surat usulan pemakzulan yang mengatasnamakan anggota Fraksi NasDem, Tonny Tesar.
“Hoaks, hoaks. Nggak ada, nggak ada,” kata Sahroni ketika itu.
Sahroni menyatakan belum ada arahan khusus dari Paloh. Namun, keterangan tersebut disampaikan sebelum pernyataan Paloh pada 8 November, sehingga tidak dapat dianggap sebagai respons atas ucapan terbarunya.
Urutan waktunya memperlihatkan dua perkembangan: bantahan terhadap surat yang beredar pada Oktober, kemudian pernyataan bersyarat Paloh pada November.
Belum tersedia penjelasan dalam sumber yang diperiksa mengenai apakah pembicaraan internal setelah pernyataan terbaru itu menghasilkan keputusan kelembagaan.
Karena itu, menyebut “NasDem mendukung pemakzulan” akan melampaui informasi yang telah diumumkan. Kepastian sikap memerlukan keputusan partai atau langkah resmi fraksinya.
Apa Arti Persyaratan Konstitusional?
Polemik ini berkaitan dengan pemberitaan mengenai putusan pengadilan atas dokumen pendidikan Gibran. Namun, akibat hukum setiap putusan harus dibaca melalui amar dan pertimbangannya.
Putusan mengenai keputusan administrasi tidak dengan sendirinya menggantikan proses pemberhentian wakil presiden. Mekanismenya diatur tersendiri dalam konstitusi.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian, antara lain pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Pasal 7B mengatur prosesnya. DPR terlebih dahulu meminta MK memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan tersebut.
Permintaan itu membutuhkan dukungan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir dalam paripurna. Sidangnya harus dihadiri sedikitnya dua pertiga seluruh anggota DPR.
Jika MK membenarkan pendapat DPR, usul pemberhentian diteruskan kepada MPR. Keputusan akhir berada di MPR dengan ketentuan kuorum dan dukungan tersendiri.
Dalam sumber yang diperiksa, belum ditemukan dokumen yang menunjukkan NasDem telah menggerakkan tahapan tersebut. Pernyataan Paloh juga belum menjelaskan syarat mana yang menurutnya sudah terpenuhi.
Ia belum memerinci apa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian lain. Kedua hal itu menjadi pertanyaan lanjutan sebelum arah politik NasDem dapat dipastikan.
Perkembangan berikutnya dapat dilihat dari keputusan DPP, instruksi kepada fraksi, atau dokumen yang diajukan di DPR. Di situlah pernyataan bersyarat Paloh dapat berubah menjadi langkah kelembagaan.***
