Surat Gibran dibacakan, DPR membatalkan paripurna. MPR menggelar rapat gabungan Jumat pukul 14.00 WIB untuk menyiapkan pengganti dalam tenggat 60 hari.
Gibran Rakabuming Raka menghabiskan sekitar 20 menit di Gedung Nusantara III, Senayan, Kamis, 12 November 2026. Ia datang membawa surat, lalu pergi tanpa berbicara kepada wartawan.
Surat itu berisi pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Ketua MPR Ahmad Muzani membacakannya seusai rapat pimpinan.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara,” demikian isi surat itu, sebagaimana dibacakan Muzani.
Menurut Muzani, Gibran tidak menjelaskan alasannya secara lisan. Ia hanya meminta surat itu segera diproses dan mengaku telah menyerahkan surat yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto.
Penyerahan surat itu menyusul niat mengundurkan diri yang lebih dulu disampaikan Gibran kepada Prabowo pada Selasa, 10 November.
Paripurna Hak Menyatakan Pendapat Dibatalkan
DPR membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan pukul 14.00 WIB. Menurut laporan beberapa media, pembatalan diputuskan lewat rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah.
Salah satu agendanya mengumumkan usul hak menyatakan pendapat (HMP) soal polemik ijazah Gibran. Usul itu diteken 120 anggota dari delapan fraksi sehari sebelumnya.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, salah satu pengusul HMP, membenarkan pembatalan itu kepada wartawan. Menurut dia, usul tersebut tak lagi relevan setelah Gibran mengundurkan diri.
Empat Agenda Rapat Gabungan
Rapat pimpinan MPR menyepakati rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB.
Ada empat agenda. Pertama, menentukan tanggal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan. Kedua, menyepakati surat kepada Presiden agar mengajukan dua nama calon pengganti.
Ketiga, membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden. Keempat, menyepakati tim ad hoc yang menyiapkan draf ketetapan MPR.
“Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan,” kata Muzani. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR memilih penggantinya paling lambat 60 hari.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Muzani, memiliki waktu 14 hari untuk menyetor dua nama sejak surat permintaan MPR terbit.
Jika dihitung sejak 12 November, tenggat 60 hari jatuh pada 11 Januari 2027.
Nama yang diajukan akan diperiksa tim verifikasi MPR. Calon yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Presiden untuk diajukan ulang.
Hingga berita ini ditulis, nama calon pengganti Gibran belum diumumkan. Muzani meminta doa publik agar proses ini berjalan baik dan menjadi praktik ketatanegaraan baru.***
