Hukum

Soal Penyadapan Prabowo, Kapolri Nyatakan Mulai Selidiki Unsur Makar

Soal Penyadapan Prabowo, Kapolri Nyatakan Mulai Selidiki Unsur Makar
Komisi III DPR desak Polri jerat empat jenderal tersangka penyadapan Presiden Prabowo dengan pasal makar, Kapolri tegaskan masih kumpulkan bukti. (Ilustrasi: AI)

Komisi III DPR mendesak kepolisian menjerat empat tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto dengan pasal makar. Kapolri menyatakan penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai menyelidiki dugaan unsur makar dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini menyusul desakan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat agar empat tersangka dijerat pasal upaya penggulingan kekuasaan yang sah.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membacakan tuntutan penerapan pasal berlapis itu dalam rapat kerja bersama pimpinan kepolisian di Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Parlemen juga meminta penyidik mengusut tuntas kemungkinan keterlibatan aktor lain di luar jaringan tersangka.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan jajarannya telah menerbitkan laporan polisi khusus untuk mendalami delik makar.

Penyidik kini menelusuri motif utama operasi intersepsi tersebut serta memeriksa personel yang diduga mengetahui aktivitas ilegal itu.

"Temuan soal penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik belum cukup untuk menyimpulkan ada upaya menggulingkan pemerintah," kata Suyudi dalam rapat kerja itu.

Dugaan Perintah Mantan Kapolri

Dalam rapat yang sama, Suyudi memaparkan konstruksi perkara yang menyeret pendahulunya, Listyo Sigit Prabowo.

Mantan Kapolri itu diduga memberi perintah sekaligus menentukan target sasaran penyadapan secara lisan maupun lewat pesan WhatsApp.

Listyo juga disebut menerima laporan hasil akhir dari operasi intersepsi ilegal tersebut.

Selain Listyo, penyidik menetapkan tiga perwira kepolisian lain sebagai tersangka, yakni Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Keempat tersangka sementara dijerat pasal pelanggaran informasi dan transaksi elektronik, meliputi penyadapan liar, akses ilegal, serta penghilangan data elektronik.

Hingga berita ini ditulis, keempat tersangka maupun kuasa hukumnya belum memberikan tanggapan.

"Polri belum mengumumkan penerapan pasal makar terhadap keempat tersangka."***