Rekaman suara dan catatan aktivitas sistem diduga dihapus pada Oktober 2026. Polri telah menyita sejumlah catatan, tetapi belum menjelaskan apakah data itu bisa dipulihkan.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan data hasil penyadapan dalam perkara yang menyasar Presiden Prabowo Subianto diduga dihapus dari dua sistem, LIMS dan PLX.
Dalam rapat dengan Komisi III DPR pada Kamis, 12 November 2026, Suyudi menyebut tim teknis diduga menghapus data atas perintah tersangka Ahrie Sonta.
LIMS digunakan untuk memasukkan nomor telepon yang akan disadap. PLX dipakai untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman.
Dugaan penghapusan data menambah pertanyaan tentang bagaimana pengawasan terhadap sistem penyadapan dilakukan.
Menurut Suyudi, penghapusan merupakan tahap kelima, setelah pemberian perintah, penyediaan akses, pelaksanaan penyadapan, dan pelaporan hasil.
Bukti Apa yang Masih Tersedia?
Data yang diduga dihapus mencakup rekaman suara dan catatan aktivitas sistem, atau log. Polisi melaporkan telah menyita sejumlah log, dokumen, 15 telepon genggam, dan tujuh flash drive.
Polri belum merinci asal dan periode catatan yang disita. Belum jelas pula apakah cadangan data masih tersedia atau rekaman yang diduga dihapus bisa dipulihkan.
Apa Dasar Dugaan Perintah Ahrie?
Dalam paparan yang diberitakan, Kapolri belum merinci bukti yang mendasari dugaan bahwa Ahrie memberi perintah, seperti pesan berisi instruksi atau keterangan petugas yang menjalankannya.
Pada 6 November, kuasa hukum Ahrie, Krisna Murti, mengatakan kliennya akan kooperatif. Belum ditemukan tanggapan khusus dari pihaknya atas dugaan perintah penghapusan data.***
