Tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan signifikan berdasarkan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5–19 Juli 2026. Angka kepuasan publik merosot ke 51,1 persen dari sebelumnya berada di level 81,2 persen pada November 2025.
Merespons tren penurunan tersebut, politikus sekaligus Mantan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menilai kondisi ini mengkhawatirkan, mengingat masa jabatan presiden yang belum genap dua tahun dengan modal awal dukungan politik yang sangat tinggi.
Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik.
"Angkanya boleh dibilang cukup mengkhawatirkan. Termasuk jika ditilik dari sudut masa tugas yang belum genap dua tahun, dengan modal awal yang (sangat) tinggi," ujar Anas melalui akun X pribadinya, Jumat, 31 Juli 2026.
5 Jurus Perbaikan Strategis
Untuk menghentikan tren penurunan ini, Anas menyarankan lima langkah pembenahan yang difokuskan pada pemenuhan janji kampanye dan efisiensi tata kelola pemerintahan:
- Fokus Janji Kampanye: Pemerintah diminta menghentikan manuver berupa program-program dadakan (ad hoc) dan kembali memprioritaskan janji utama di tengah keterbatasan anggaran.
- Konsolidasi Kabinet: Memperkuat sinergi internal agar seluruh jajaran menteri bergerak dalam satu irama kerja tanpa kesan ada yang diistimewakan.
- Komunikasi Publik Strategis: Mendorong pemerintah memproduksi isu strategis alih-alih terus-menerus merespons atau mengklarifikasi polemik yang memicu kontroversi.
- Penguatan Sektor Riil: Menggenjot kinerja pada sektor mendasar yang bersentuhan langsung dengan rakyat, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, pelayanan publik, dan jaminan keamanan.
- Perampingan Struktur Kabinet: Melakukan efisiensi pada struktur kabinet agar lebih gesit dan tidak menghambat akselerasi kerja presiden.
Desakan Perampingan Kabinet
Khusus mengenai poin perampingan, Anas menyoroti pentingnya postur kabinet yang proporsional. Struktur yang terlalu besar dinilai berpotensi mengganggu koordinasi dan menciptakan ketimpangan beban kerja di antara para menteri.
"Kabinet yang terlalu gemuk bisa menciptakan keadaan: Presiden lari kencang, kerja sangat keras, tetapi ada sebagian dari keluarga besar kabinet hanya bekerja sekadarnya," tegas Anas.
Langkah pembenahan menyeluruh ini diharapkan mampu memperbaiki efektivitas kerja pemerintah yang pada akhirnya akan tecermin pada pulihnya approval rating di mata masyarakat.***
