Tenggat pembentukan pansel KPU menjadi sorotan. Mardani menyebut tim sudah dibentuk, sementara masyarakat sipil meminta nama anggota dan jadwal seleksi dibuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan Panitia Seleksi Calon Anggota KPU periode 2027–2032.
Desakan disampaikan pada Minggu, 25 Oktober 2026, setelah tenggat pembentukan pansel pada 12 Oktober terlewati tanpa kejelasan terbuka mengenai susunan tim.
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, sebelumnya menyatakan pansel sudah dibentuk. Ia mengaku memperoleh informasi setelah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Mardani, surat terkait pembentukan pansel telah dikirim kepada Presiden. Namun, ia belum memastikan waktu pengumumannya.
Kejelasan Penetapan dan Ruang Pengawasan
Pasal 22 ayat (8) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur pembentukan tim seleksi paling lambat enam bulan sebelum masa keanggotaan KPU berakhir.
Dengan masa jabatan komisioner berakhir pada 12 April 2027, tenggat tersebut jatuh pada 12 Oktober 2026.
Namun, pembentukan dan pengumuman merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Tanggal serta dokumen penetapan diperlukan untuk memastikan apakah kewajiban pembentukan telah dipenuhi.
Belum diumumkannya susunan pansel tidak dengan sendirinya membuktikan keputusan pembentukannya tidak sah. Kejelasan status itu perlu bersandar pada dokumen resmi.
Peneliti Perludem, Haikal, meminta proses seleksi dapat dipantau masyarakat. Ia menyoroti informasi bahwa nama anggota tim telah berada di tangan Presiden.
Koalisi juga meminta seleksi tidak ditunda dengan alasan menunggu revisi UU Pemilu. Kekhawatiran mengenai intervensi politik disampaikan sebagai risiko yang harus dicegah.
Direktur Eksekutif LAPD Kaka Suminta menilai independensi anggota pansel perlu menjadi perhatian utama, termasuk kemampuan menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.
Keterbukaan nama dan latar belakang anggota tim, menurutnya, memungkinkan masyarakat memeriksa afiliasi serta kompetensi mereka sebelum seleksi berlangsung.
Aduan Etik Belum Berarti Pelanggaran Terbukti
Sorotan terhadap seleksi berlangsung ketika DKPP menerima lima aduan terkait Putusan MK Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam keterangan pada 14 Oktober, DKPP menjelaskan pengaduan harus melalui verifikasi administrasi dan materiel sebelum dinyatakan layak disidangkan.
Karena itu, keberadaan aduan belum dapat digunakan untuk menyatakan seluruh pihak teradu terbukti melanggar etik. Penilaian perlu membedakan laporan, hasil pemeriksaan, dan putusan.
Dalam seleksi berikutnya, rekam jejak calon perlu diperiksa berdasarkan dokumen yang dapat diuji. Informasi mengenai sanksi etik juga harus dibaca sesuai isi dan akibat putusannya.
Pengumuman susunan pansel, dasar penetapan, jadwal kerja, serta saluran masukan publik akan membantu masyarakat mengawasi proses sejak awal.
Kejelasan tersebut diperlukan agar perdebatan tidak berhenti pada klaim bahwa tim sudah dibentuk, tetapi berlanjut pada bagaimana seleksi dijalankan secara terbuka. ***
