Forum Muda Nahdliyin Nusantara menyoroti potensi konflik kepentingan menjelang bursa pemilihan Ketua Umum PBNU, khususnya terkait manuver birokrasi negara.
Ketua Forum Muda Nahdliyin Nusantara (FMNN) Husnul Hakim Sadad mengingatkan agar Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 bebas dari campur tangan kekuasaan negara. Peringatan ini disampaikan di tengah mulai menghangatnya bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Husnul menegaskan organisasinya tidak mempersoalkan tingginya jumlah kader yang maju sebagai calon. Kemunculan banyak nama dinilai membuktikan bahwa NU memiliki stok kader dengan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni.
"Semua kader NU mempunyai hak konstitusional organisasi untuk maju. Yang menjadi persoalan adalah apabila kontestasi itu menggunakan instrumen negara untuk memenangkan salah satu kandidat," kata Husnul.
Sejumlah nama telah disebut siap meramaikan bursa kandidat, di antaranya Gus Yusuf Khudlori, Gus Rozin, Gus Kikin, hingga petahana Yahya Cholil Staquf. Ihwal kemunculan figur lain, Husnul secara khusus menyoroti langkah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin diketahui baru saja mengikuti Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) di Gresik.
"Yang kita tunggu adalah pernyataan majunya Pak Nasaruddin Umar, Menteri Agama RI, karena beliau mendadak mengikuti kaderisasi NU," ujarnya.
Tuntutan Netralitas Birokrasi
Apabila pejabat negara maju dalam pemilihan, Husnul menyebut potensi konflik kepentingan harus diantisipasi sejak dini. Kementerian Agama memiliki jaringan birokrasi yang luas hingga tingkat kabupaten dan kota. Jejaring tersebut mencakup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN).
Seluruh perangkat birokrasi itu merupakan institusi negara yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Fasilitas tersebut berfungsi melayani masyarakat, bukan sebagai alat mobilisasi massa dalam kontestasi organisasi kemasyarakatan.
"Yang kami khawatirkan apabila ada mobilisasi kekuatan birokrasi negara untuk memengaruhi pilihan para pengurus PCNU. Jika itu terjadi, independensi Muktamar akan tercederai," katanya.
Karena itu, FMNN meminta seluruh kepala Kantor Kementerian Agama dan pimpinan perguruan tinggi negeri Islam menjaga netralitas. Mereka diimbau tidak melakukan intervensi atau terlibat dalam upaya dukung-mendukung kandidat tertentu.
Selain itu, pelayanan publik dari instansi terkait diminta tetap berjalan profesional tanpa keberpihakan politik organisasi. Peringatan ini disuarakan sebagai langkah preventif agar Muktamar NU berlangsung sehat, bermartabat, dan tidak memicu perpecahan.
Jika kelak ditemukan upaya sistematis pemanfaatan instrumen negara, FMNN berjanji akan menyuarakan penolakan secara terbuka demi menjaga muruah organisasi. Husnul juga mengklaim sudah mulai melihat adanya indikasi manuver politik menjelang perhelatan akbar tersebut.
"Padahal sebelumnya tidak pernah sowan ke ketua PCNU. Jelang Muktamar, ada beberapa yang sudah mulai berkunjung ke rumah ketua PCNU," kata Husnul.***
