Hashim menjamin MBG tak akan berhenti, tapi BGN sendiri menutup ratusan dapur kotor hari ini dan mitra bersiap gembok nasional. Sejarah Nusantara pernah mencatat, piring kosong selalu menumbangkan kekuasaan.
Ada sesuatu yang ganjil dari cara Hashim Djojohadikusumo meyakinkan publik pekan ini. Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas itu menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan pernah berhenti selama sang kakak, Presiden Prabowo Subianto, masih memimpin. Jaminan itu disampaikan bukan sebagai jawaban atas soal teknis dapur yang kotor atau anak yang keracunan, melainkan sebagai janji politik yang sudah dirawat sejak 2009.
Persoalannya, ancaman terhadap MBG hari ini tidak datang dari lawan politik Prabowo. Ancaman itu tumbuh dari dalam tubuh pelaksana program itu sendiri.
Dapur yang Digembok dari Dalam
Hari ini, Senin (10/8), tenggat yang ditetapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono jatuh tempo. Sebanyak 950 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi terindikasi belum mengantongi sertifikat kebersihan, dan BGN memastikan sertifikat itu bukan formalitas administratif.
“Harus disuspend permanen, kami tutup dapurnya secara permanen,” tegas Sudaryono.
Ini bukan kali pertama BGN memangkas jaringannya sendiri. Sebelumnya, 833 SPPG bermasalah dihentikan sementara, dan 66 kepala dapur dipecat karena terlibat mulai dari judi daring hingga pungutan liar. Institusi yang diklaim Hashim sebagai penjaga janji kampanye empat periode itu, ternyata sedang membersihkan rumahnya sendiri secara paksa, di tengah sorotan publik.
Ultimatum dari Luar, Tekanan dari Dalam
Bila BGN menggembok dari dalam, tekanan dari luar datang lewat ultimatum mitra. Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, memberi batas waktu hingga 17 Agustus 2026 agar tata kelola kemitraan dibenahi sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR pada 14 Juli lalu, ia menyebut gembok nasional sebagai opsi terakhir setelah mitra merasa disingkirkan meski memegang Surat Keputusan resmi dan telah menanamkan investasi besar. Bagi Syawaludin, langkah itu bukan upaya menjegal program presiden. “Kami bukan mau menggagalkan program pemerintah, tidak. Tetapi cara mereka yang menggagalkan program pemerintah,” katanya kepada Tribunnews.
Dua tenggat ini, dari dalam dan luar BGN, kebetulan berhimpitan dalam rentang sepekan. Publik pun dibuat menanti mana yang lebih dulu meledak, penutupan permanen atau gembok nasional.
Angka yang Tak Bisa Diabaikan
Krisis kepercayaan terhadap MBG tidak berdiri sendiri. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 33.626 pelajar diduga keracunan terkait MBG sejak awal 2025 hingga April 2026. Kejaksaan Agung sekaligus mengusut dugaan korupsi tata kelola BGN yang telah menjerat tujuh tersangka, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua bekas wakilnya. Lebih dari 80 saksi sudah diperiksa hingga Minggu (9/8), dan penyidikan mulai merambah ke perwira TNI aktif.
Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut penghentian MBG terus berulang sejak Juni hingga awal Agustus. Pemerintah tetap bergeming. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Qodari, bahkan menyebut MBG sebagai kontrak politik Prabowo yang tak bisa diberhentikan begitu saja.
Kalimat Qodari inilah yang mengungkap sinyal sesungguhnya di balik semua jaminan pejabat. MBG diposisikan bukan sebagai program yang dievaluasi berdasarkan kinerja, melainkan sebagai janji yang harus ditepati apa pun kondisinya. Padahal, logika macam itu bukan hal baru dalam sejarah kekuasaan di Nusantara.
Wahyu Keprabon dan Piring yang Tak Boleh Kosong
Jauh sebelum ada APBN dan Badan Gizi Nasional, penguasa Nusantara sudah memahami bahwa perut rakyat yang kenyang adalah fondasi kedaulatan. Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UGM, Baskara Mahardika, menjelaskan tradisi ini sudah berjalan sejak abad ke-13, ketika para penguasa membangun sistem irigasi dan lumbung desa sebagai cadangan menghadapi paceklik.
“Kedaulatan sebuah bangsa tidak dimulai dari tajamnya ujung tombak militer, melainkan dari penuhnya piring rakyat di seluruh pelosok negeri,” katanya, sebagaimana dikutip Majalah Artefak, Arkeologi Kuliner Edisi 2021.
Pada era Majapahit, kendali pangan dijaga lewat lumbung desa dan ritual sedekah bumi. Relief candi dan naskah Negarakretagama mencatat perjamuan besar yang membagikan protein dan sayuran secara gratis untuk rakyat. Logikanya sederhana namun keras: membiarkan rakyat kelaparan dianggap tanda hilangnya wahyu keprabon, restu langit yang menjadi dasar legitimasi seorang raja. Begitu wahyu itu dianggap dicabut, mandat kekuasaan secara de facto berakhir.
Tradisi itu disempurnakan lebih terpusat pada era Kesultanan Mataram. Sultan Agung mengubah Sedekah Ramadan menjadi dapur umum berskala besar, dikelola profesional oleh abdi dalem keraton, dengan menu bergizi yang didistribusikan lewat jaringan lurah dan demang hingga ke pelosok desa. Sultan Agung kerap mengumpamakan rakyat sebagai akar dan raja sebagai pohon, ungkapan yang menegaskan bahwa kekuasaan akan tumbang bila akarnya dibiarkan kering oleh kelaparan.
Ketika Pohon Kekuasaan Bergantung pada Akar yang Retak
Di titik inilah sejarah dan hari ini saling menyalakan makna. MBG memang bisa dibaca sebagai repetisi panjang tradisi pangan sebagai instrumen legitimasi, tapi bentuknya jauh lebih rumit dibanding lumbung desa Majapahit atau dapur umum Mataram. Program ini berjalan lewat birokrasi APBN berlapis, rantai pasok swasta, ribuan dapur yang dikelola mitra, dan pengawasan yang, faktanya, baru bekerja setelah ratusan dapur bermasalah dan puluhan ribu anak diduga keracunan.
Sultan Agung tak perlu menghadapi gugatan mitra bisnis atau penyidikan korupsi militer untuk menjaga dapur umumnya tetap bersih. Sistem modern MBG menghadapi keduanya sekaligus, plus tenggat administratif yang berhimpitan dan tekanan jalanan dari mahasiswa.
Jaminan Hashim, sekuat apa pun secara politik, tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya sedang diuji hari ini: apakah institusi pelaksana mampu menjaga piring rakyat tetap bersih dan aman, bukan sekadar tetap terisi. Sejarah mengajarkan bahwa raja tidak jatuh karena niatnya buruk, tapi karena birokrasi di bawahnya gagal menerjemahkan niat itu menjadi piring yang benar-benar layak dimakan.
Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah MBG akan dihentikan atau tidak. Prabowo dan lingkaran dekatnya jelas tak akan membiarkan kontrak politik itu roboh oleh keputusan sendiri. Yang perlu diwaspadai publik adalah kemungkinan yang lebih senyap: bahwa akar sudah retak lebih dulu, lewat dapur yang digembok dari dalam oleh institusinya sendiri, sebelum pohon di atasnya sempat menyadari bahaya itu telah menjalar sampai ke batang.***
