Empat hari sebelum diberhentikan, Purbaya melantik ratusan pejabat Kementerian Keuangan. Dua direktur jenderal kemudian mempersoalkan sejumlah nama yang disebutkan melewati asesmen.
Rotasi ratusan pejabat yang dilaksanakan Purbaya Yudhi Sadewa empat hari sebelum diberhentikan sebagai Menteri Keuangan mulai diperiksa kembali. Persoalannya bukan sekadar siapa dipindahkan ke mana, melainkan bagaimana sejumlah nama dapat memasuki daftar pelantikan tanpa mengikuti prosedur yang semestinya.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa terdapat beberapa “nama ajaib” dalam daftar pejabat yang dilantik Purbaya pada Kamis, 10 September 2026. Menurut Bimo, nama-nama tersebut tidak melewati asesmen dan manajemen talenta yang berlaku di Kementerian Keuangan.
“Itu kan usulan kita, rotasi. Cuma memang ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management,” kata Bimo di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Bimo tidak membuka identitas, jumlah, jabatan baru, ataupun pihak yang memasukkan nama-nama tersebut. Ketiadaan rincian itu membuat istilah “nama ajaib” menjadi tudingan administratif yang belum dapat diperiksa secara mandiri oleh publik.
Namun, pernyataan tersebut telah mengungkapkan satu persoalan mendasar: daftar akhir yang disahkan menteri diduga tidak sepenuhnya sama dengan daftar yang diproses melalui jalur manajemen talenta.
Dua Direktur Jenderal Meminta Penundaan
Bimo menyatakan dirinya bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara menunda atau membatalkan bagian rotasi yang tidak memenuhi prosedur.
Permintaan itu, menurut Bimo, diperlukan untuk melindungi pegawai yang telah mengikuti asesmen, ujian, dan manajemen talenta. Apabila pejabat yang melewati prosedur tetap dipertahankan, Kementerian Keuangan dinilai mengirimkan pesan buruk kepada pegawai yang menjalani seleksi secara lengkap.
Bimo memastikan pejabat yang terbukti tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke jabatan sebelumnya. Pejabat yang telah mengikuti prosedur tetap akan menempati jabatan barunya.
Pernyataan tersebut mempersempit persoalan. Pembatalan tidak diarahkan kepada seluruh rotasi, melainkan kepada bagian yang dinilai tidak memenuhi persyaratan.
Pelantikan pada 10 September mencakup pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional, serta pejabat pada unit organisasi noneselon. Sekitar 350 pejabat eselon III termasuk di dalam perombakan tersebut. Jumlah pasti seluruh pejabat yang dilantik belum dicantumkan secara seragam dalam keterangan yang tersedia.
Purbaya Menyatakan Rotasi Berdasarkan Penilaian Profesional
Keterangan Bimo berhadapan dengan penjelasan Purbaya ketika melaksanakan pelantikan. Purbaya menyatakan rotasi tersebut mendasarkan diri pada penilaian profesional dan konsultasi dengan pejabat terkait.
Kedua pernyataan itu menyisakan pertanyaan yang dapat diperiksa melalui dokumen: apakah seluruh nama dalam surat keputusan telah direkomendasikan oleh unit pemilik pegawai dan tim penilai, atau apakah terdapat nama yang dimasukkan setelah proses asesmen diselesaikan?
Dokumen yang diperlukan untuk menjawabnya mencakup daftar usulan awal, hasil asesmen, notulen sidang tim penilai kinerja, daftar akhir yang diajukan kepada menteri, serta surat keputusan pelantikan. Sampai Kamis pagi, 17 September 2026, dokumen pembanding tersebut belum dibuka kepada publik.
Tanpa dokumen itu, publik baru memiliki dua keterangan yang berseberangan. Purbaya menyatakan rotasi telah mendasarkan diri pada proses profesional dan konsultasi. Bimo menyatakan sejumlah nama justru tidak mengikuti asesmen dan manajemen talenta.
Suahasil Memeriksa Ulang Keputusan Pendahulunya
Menteri Keuangan Suahasil Nazara belum mengumumkan keputusan akhir mengenai rotasi tersebut. Ia menyatakan akan memeriksa bentuk pelantikan, keputusan menteri yang mendasarinya, dan tindak lanjut yang diperlukan.
“Nanti kita lihat pelantikan seperti apa, keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” kata Suahasil.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan belum diumumkan sebagai keputusan final. Klaim Bimo mengenai pengembalian pejabat yang tidak memenuhi persyaratan masih memerlukan penetapan formal dari menteri yang baru.
Suahasil dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026, melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pelantikan berlangsung empat hari setelah Purbaya merotasi ratusan pejabat.
Rentang waktu yang pendek itu menempatkan Suahasil dalam posisi tidak biasa: ia harus memeriksa keputusan personalia pendahulunya ketika para pejabat yang dilantik mungkin telah menerima surat keputusan dan mulai menempati jabatan baru.
Pemeriksaan juga perlu memastikan bahwa pembatalan tidak menciptakan pelanggaran administratif baru. Pemerintah harus menjelaskan dasar pencabutan keputusan, hak pejabat yang dikembalikan, dan mekanisme pemulihan bagi pegawai yang semula memenuhi persyaratan tetapi kehilangan jabatan karena masuknya nama lain.
Apakah Rotasi Menyebabkan Purbaya Diberhentikan?
Purbaya mengakui bahwa rotasi pejabat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pemberhentiannya. Ketika ditanya apakah perombakan tersebut ikut menyebabkan dirinya diganti, ia menjawab, “Sebagian ada. Sebagian iya.”
Namun, Purbaya juga menyatakan tidak terdapat pergesekan kepentingan dalam proses pergantian menteri. Djaka turut membantah adanya konflik internal di Kementerian Keuangan.
Keterangan tersebut berbeda dari laporan Reuters yang mengutip tiga sumber pemerintah. Menurut sumber-sumber tersebut, Djaka dan Bimo mempersoalkan rotasi karena tidak menyetujui susunannya. Djaka kemudian disebutkan menyampaikan keberatan langsung kepada Presiden Prabowo.
Djaka pernah menjadi anggota tim Prabowo ketika bertugas di pasukan khusus. Akan tetapi, kedekatan masa lalu tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa keberatannya menyebabkan pemberhentian Purbaya. Kantor Presiden juga belum mengumumkan alasan resmi pergantian menteri.
Karena itu, hubungan sebab-akibat antara perselisihan rotasi dan pencopotan Purbaya masih belum dapat dipastikan. Fakta yang telah terkonfirmasi hanya menunjukkan urutan peristiwa: Purbaya melantik ratusan pejabat pada 10 September, diberhentikan pada 14 September, mengakui rotasi sebagai salah satu faktor pada 15 September, lalu Bimo membuka dugaan pelanggaran prosedur pada 16 September.
Meritokrasi Tidak Dapat Berhenti pada Istilah “Nama Ajaib”
Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan mengembalikan beberapa pejabat ke posisi lama. Kementerian Keuangan perlu menjelaskan bagaimana nama yang tidak melewati asesmen dapat mencapai meja menteri dan dimasukkan ke dalam keputusan pelantikan.
Jika nama-nama tersebut benar-benar melewati manajemen talenta, pemeriksaan perlu menentukan siapa yang mengusulkan, siapa yang memverifikasi, dan siapa yang menyetujui. Jika tudingan itu tidak terbukti, kementerian juga harus memulihkan nama pejabat yang telanjur dicurigai.
Manajemen talenta dibangun untuk mencegah promosi dan rotasi bergantung pada kedekatan, tekanan, ataupun keputusan informal. Ketika pimpinan unit sendiri menyebutkan keberadaan “nama ajaib”, masalahnya tidak lagi berhenti pada pergantian menteri. Integritas sistem merit di lembaga yang mengelola pajak, bea cukai, utang, dan anggaran negara ikut dipertaruhkan.
Purbaya telah meninggalkan kursinya. Namun, daftar yang ditandatanganinya masih menyimpan pertanyaan: apakah nama-nama itu muncul melalui penilaian, atau justru muncul setelah penilaian selesai?***
