Kapasitas manajerial yang adaptif dinilai sangat mendesak agar pergerakan Nahdlatul Ulama tidak melambat seiring ukuran organisasinya yang kian membesar.
Prof. Hanief Saha Ghafur, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menilai NU membutuhkan pemimpin berkapasitas manajer transformatif. Hal ini penting untuk merespons tantangan yang kian kompleks.
Menurut dia, NU tidak pernah kekurangan figur maupun ulama besar. Namun, organisasi keagamaan ini sangat memerlukan kemampuan manajerial untuk menggerakkan perubahan secara nyata dari dalam.
"NU kaya akan calon pemimpin dan ulama besar. Yang masih dibutuhkan adalah lebih banyak manajer yang mampu menggerakkan organisasi menuju transformasi," kata Hanief.
Ia lantas mengibaratkan NU seperti seekor gajah yang terus membesar. Tanpa sistem manajemen yang adaptif, kelincahan organisasi bakal terhambat oleh laju perubahan zaman.
Visi Calon Ketua Umum PBNU
Ihwal pergantian kepemimpinan dalam Muktamar mendatang, Hanief menuntut adanya transformasi menyeluruh. Ia mendorong setiap calon Ketua Umum PBNU berani membeberkan visi dan indikator keberhasilannya secara terbuka.
Pilihan terhadap pemimpin baru, kata dia, harus diukur dari kompetensi dan gagasannya. Hanief mengkritik program normatif tanpa peta jalan terukur yang terkesan mengawang-awang, seperti gagasan menjadikan NU sebagai pusat peradaban dunia.
"Publik NU berhak mengetahui calon akan membawa NU ke mana, program apa yang akan dijalankan, targetnya apa, dan bagaimana mengukurnya," ujarnya menegaskan pentingnya program yang realistis.
Majelis Tahkim dan Rencana Induk
Selain itu, Hanief menyoroti energi PBNU yang kerap terkuras untuk mengurus persoalan internal. Kondisi tersebut membuat ruang bagi eksekusi program-program transformasi kelembagaan menjadi sangat terbatas.
Guna memperkuat tata kelola, ia mengusulkan pembentukan Majelis Tahkim sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang. Dengan instrumen ini, persoalan organisasi tidak perlu seluruhnya menumpuk di tingkat pusat.
Hanief juga mendorong penyusunan Rencana Induk Pengembangan NU jangka panjang yang berfungsi layaknya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Aturan internal mengenai etika dan perilaku pengurus turut didorong agar diperkuat.
"Yang paling penting bukan siapa calonnya, tetapi apakah calon tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. NU membutuhkan arah yang jelas, tata kelola yang kuat, dan kepemimpinan yang mampu menjalankan agenda transformasi demi kemajuan organisasi dan bangsa," kata Hanief. ***
