Insiden tidak hanya menimpa santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam. Pemerintah mencatat keluhan muncul pada penerima menu dari 19 lembaga yang dilayani SPPG Kalitengah. Sebanyak 65 pasien masih dirawat, sedangkan penyebab pasti menunggu hasil laboratorium.
Dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sidoarjo tidak lagi tercatat sebagai insiden di satu pesantren.
Penelusuran pemerintah menemukan keluhan serupa pada penerima makanan di 19 lembaga pendidikan. Seluruhnya menerima pasokan menu dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut jumlah warga yang mengalami keluhan mencapai 512 orang. Mereka berasal dari lembaga pendidikan swasta jenjang TK, SD, SMP, dan SMA.
Dengan temuan itu, insiden tidak hanya menimpa santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam seperti informasi awal yang beredar.
Selisih 12 Orang Belum Dijelaskan
Rekapitulasi delapan rumah sakit mencatat 500 pasien telah mendapatkan penanganan medis.
Dari jumlah tersebut, 320 pasien telah diperbolehkan pulang. Sebanyak 65 pasien masih menjalani rawat inap, sedangkan 115 lainnya berada dalam observasi.
Namun, muncul celah data yang belum dijelaskan.
Pemerintah menyebut 512 orang mengalami keluhan. Sementara itu, delapan rumah sakit hanya merekap 500 pasien.
Selisih 12 orang tersebut belum diungkap secara resmi. Belum diketahui apakah mereka menjalani perawatan mandiri, ditangani di fasilitas kesehatan lain, atau belum masuk ke dalam rekapitulasi rumah sakit.
Pemerintah menegaskan tidak ada korban meninggal dunia.
Informasi mengenai santri meninggal telah dibantah Emil Dardak, Bupati Sidoarjo, dan pengurus Pondok Pesantren Manba’ul Hikam.
Makanan Berasal dari Dapur MBG
Posisi faktual mengenai sumber makanan kini semakin terang.
Makanan yang dikonsumsi para korban merupakan pasokan program MBG dari SPPG Kalitengah. Makanan tersebut bukan dimasak oleh dapur internal Pondok Pesantren Manba’ul Hikam.
Temuan korban di 19 lembaga memperkuat keterhubungan antarkasus. Seluruh lembaga tersebut menerima makanan dari SPPG yang sama dengan menu yang sama.
Menu itu dilaporkan terdiri atas nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu Bali, tumis buncis dan baby corn, serta apel.
Sejumlah santri mengatakan sayuran yang mereka konsumsi terasa kecut. Keterangan tersebut baru berupa kesaksian korban.
Rasa kecut belum dapat ditetapkan sebagai penanda makanan tercemar ataupun penyebab munculnya keluhan. Kepastiannya masih menunggu pemeriksaan laboratorium.
Sampel Makanan dan Muntahan Diperiksa
Dinas Kesehatan dan kepolisian telah mengambil sampel makanan serta muntahan korban.
Namun, hingga Rabu pagi, 2 September 2026, pemerintah belum mengungkap hasil pemeriksaan tersebut.
Jenis bakteri, zat pencemar, maupun komponen menu yang diduga memicu keluhan belum teridentifikasi. Karena itu, peristiwa ini masih harus ditulis sebagai dugaan keracunan setelah mengonsumsi MBG.
Belum terbuka pula catatan mengenai waktu memasak, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi setiap komponen makanan. Rangkaian waktu itu penting ditelusuri untuk menemukan kemungkinan celah kontaminasi.
Dapur Bersertifikat SLHS Disetop
Badan Gizi Nasional telah menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah. Keputusan untuk membuka kembali atau menutup permanen dapur tersebut akan ditentukan setelah evaluasi dan hasil laboratorium diterima.
BGN memperkirakan hasil pemeriksaan tersedia sekitar satu minggu.
Satu fakta lain patut disorot.
SPPG Kalitengah disebut telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Pemeriksaan awal juga mencatat dapur menggunakan air PDAM.
Namun, tanggal penerbitan SLHS dan waktu pemeriksaan terakhir dapur belum dibuka. Sertifikat tersebut juga belum menjawab apakah seluruh prosedur higiene dipatuhi ketika makanan diproduksi, disimpan, dikemas, dan didistribusikan.
SLHS menunjukkan dapur pernah dinilai memenuhi persyaratan. Insiden terhadap ratusan penerima kini mempertanyakan bagaimana kepatuhan itu diawasi setelah sertifikat diterbitkan.
Korban di Rumah Masih Ditelusuri
Dinas Pendidikan diminta memeriksa absensi seluruh sekolah penerima makanan dari SPPG Kalitengah.
Puskesmas dan Dinas Kesehatan juga diminta mendatangi siswa yang tidak masuk sekolah. Penelusuran aktif dilakukan untuk menemukan kemungkinan korban bergejala yang hanya menjalani perawatan mandiri di rumah.
Nama lengkap 19 lembaga dan jumlah korban di masing-masing lembaga belum diungkap. Jumlah total porsi dalam satu rangkaian produksi serta seluruh titik distribusinya juga belum dibuka.
Identitas badan usaha atau yayasan pengelola SPPG Kalitengah belum diperlihatkan kepada publik.
Dapurnya sudah ditunjuk. Korbannya sudah mencapai 512 orang. Yang belum terbuka adalah pada tahapan mana pengamanan makanan gagal bekerja—dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya.***
