Rumor politik uang dengan tawaran mobil dan motor membayangi forum suksesi kepemimpinan NU. Bantahan resmi dari panitia belum sepenuhnya menghapus jejak kejanggalan di balik layar.
Suasana di sekitar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, hari ini mendadak tegang. Gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama resmi dimulai, namun bukan agenda persidangan yang mencuri perhatian utama publik, melainkan desas-desus praktik kotor di balik layar suksesi kepemimpinan PBNU.
Forum permusyawaratan tertinggi NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 ini sedianya menjadi ajang penentuan arah organisasi untuk lima tahun mendatang. Tapi, yang mencuat justru dugaan intervensi kekuasaan yang dipersoalkan oleh banyak pihak.
Keganjilan di Bilik NMax dan Avanza
Unsur kejanggalan yang paling mencolok dan patut disorot adalah munculnya kesaksian mengenai tawaran materi yang sangat spesifik. Ketua PCNU Kota Bengkulu, Rahmat Ramdani, secara terbuka mengungkap adanya iming-iming unit kendaraan bermotor, yaitu Yamaha NMax atau Toyota Avanza baru.
Tawaran menggiurkan ini disalurkan tidak melalui pertemuan fisik, melainkan media WhatsApp. Penyerahan unit kendaraan ini diduga kuat sebagai imbalan untuk memberikan dukungan suara kepada salah satu calon Ketua Umum PBNU dalam proses suksesi.
Meskipun Rahmat menyatakan penolakan tegas dari pihak daerah, keganjilan ini menyingkap celah prosedural dalam lobi-lobi informal yang terjadi. Pertanyaan yang belum terjawab adalah: seberapa luas pola transaksional ini menjangkau 557 pemilik hak suara yang terverifikasi dalam DPT?
Panitia pelaksana, diwakili oleh Saifullah Yusuf, menyebut dinamika dan rumor seperti politik uang merupakan hal biasa yang "tidak istimewa" di setiap perhelatan muktamar. Akan tetapi, respon ini justru menyisakan pertanyaan baru tentang mitigasi konflik kepentingan yang belum diuraikan secara detail ke publik.
Jejak Abu Politik Transaksi dan Celah AHWA
Pola benturan kepentingan politik dan ekonomi (seperti isu konsesi tambang baru-baru ini) tampaknya kembali berulang dan mengancam independensi organisasi. Ketegangan level elite yang saling lapor polisi memperparah situasi dan patut dipersoalkan akuntabilitasnya.
Sejarah Nahdlatul Ulama pernah mencatat pola serupa pada Muktamar Jombang 2015. Saat itu, mekanisme pemilihan AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) dengan sembilan kiai sepuh diperkenalkan untuk mengakhiri politik transaksional di forum publik.
Akan tetapi, upaya penertiban sistem formal tidak serta merta menghapus budaya informal yang menyertainya. Pola sistemik di mana suksesi kepemimpinan sering kali diwarnai tekanan kekuatan luar, kini kembali diuji daya tahannya di Tambakberas.
Di tengah ketegangan yang meningkat, fungsi peredam konflik dari sembilan kiai AHWA menjadi sangat krusial namun juga rentan manuver lokal. Jika di antara poros-poros kekuasaan yang mengontrol AHWA juga terdapat perbedaan orientasi—termasuk soal tambang dan cara berselisih—netralitas fungsi peredam bisa goyah.
Muktamar Tambakberas sedang menunggu jawaban. Dan sejarah akan mencatat: apakah Muktamar 2026 hanya melahirkan seorang Ketua Umum baru atau benar-benar melahirkan babak baru bagi Nahdlatul Ulama. Di Jombang, tanah para muassis, keputusan akan lahir. Apakah akan meredakan ketegangan? Atau justru membuka babak api baru?***
