Mahkamah Konstitusi menolak mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka meski dokumen ijazah tidak ditemukan di persidangan. Celah peradilan ini dibongkar pakar sebagai lemparan bola panas ke ranah politik, yang dieksekusi bersamaan dengan pertemuan elite di Kertanegara.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan sengketa yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan kontroversial ini dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Keganjilan utama meledak ketika majelis hakim secara terbuka mengakui tidak menemukan dokumen fisik ijazah, sertifikat, atau diploma kelulusan dari luar negeri. Ketiadaan bukti material ini justru tidak dijadikan landasan hukum untuk mendiskualifikasi pejabat terkait.
Membongkar Celah Putusan Deklaratur
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyoroti arah putusan peradilan ini sejak awal persidangan bergulir. Saat berbincang di kanal YouTube Mahfud MD Official bersama Denny Indrayana, skenario putusan deklaratur telah diprediksi akan diambil oleh hakim.
Putusan deklaratur mengungkap bahwa MK menyatakan dokumen syarat pencalonan bermasalah, tetapi sanksi diskualifikasi dihindari. Mahfud menggarisbawahi bahwa perdebatan syarat administrasi ini telah bergeser jauh dari jalurnya.
"Kita sebenarnya tidak lagi sekadar memperdebatkan logika hukum murni," ungkap Mahfud.
Menyoroti Mekanisme Pemakzulan Parlemen
Guru Besar Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar juga membongkar anomali serupa melalui kanal YouTube pribadinya. Ia memprediksi cacat prosedur akan diakui oleh hakim tanpa membatalkan pelantikan yang sudah dilakukan.
Prof Uceng mempertanyakan kelanjutan kasus ini yang dipaksa masuk ke wilayah kekuasaan politik. Jika persoalan keabsahan ingin dibuktikan lebih jauh, prosesnya harus ditelusuri lewat mekanisme pemakzulan oleh pimpinan DPR dan MPR.
Mempertanyakan Pemegang Kunci Konstitusi
Konsekuensi politik dari putusan hukum ini semakin dipertegas oleh Andi Syafrani. Pakar Hukum Tata Negara UIN Jakarta itu menyoroti celah konstitusi yang kini dibuka lebar-lebar oleh MK.
"Pasal 7A UUD 1945 terbuka dgn kunci dari Putusan MK malam ini. Pemegang kuncinya Pimpinan DPR&Ketum Parpol Parlemen," urai Andi Syafrani.
Menyelidiki Manuver Kertanegara
Bayang-bayang kompromi politik dipertebal oleh manuver elite pada Selasa (6/10/2026) malam. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyambangi kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Pertemuan tertutup ini belum diungkap motif aslinya ke hadapan publik. Jokowi terpantau meninggalkan lokasi lebih awal menggunakan kendaraan roda empat berwarna putih.
Iring-iringan kendaraan yang membawa Presiden Prabowo kemudian menyusul bergerak meninggalkan area Kertanegara sekitar pukul 20.49 WIB. Momen tatap muka ini patut disorot karena dieksekusi bertepatan persis dengan pembacaan putusan sengketa ijazah Gibran di Gedung MK.
Menggugat Standar Hukum dan Politik
Hukum diwajibkan menjamin kepastian pembuktian bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, visualisasi hampa tanpa dokumen pendukung kini justru disahkan oleh institusi pengadilan tertinggi.
Sengkarut administrasi dilempar ke senayan, membiarkan kebenaran hukum ditukar dengan negosiasi kursi partai.
Jika konstitusi tidak lagi difungsikan untuk memverifikasi kebenaran dokumen seorang pemimpin, apakah keadilan negara kita kini murni ditentukan oleh transaksi elite di ruang tertutup Kertanegara? ***
