Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan mengerahkan ribuan personel untuk memadamkan karhutla di Kalimantan. Namun, rutinitas penanggulangan ini memunculkan keganjilan terkait efektivitas data historis konsesi yang belum diterjemahkan menjadi tindakan pencegahan.
Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda wilayah Kalimantan dengan pola sistemik yang terus diulang. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendatangi lokasi bencana, namun langkah ini menyisakan pertanyaan yang belum dijawab mengenai akar persoalan di hulu.
Raja Juli Antoni meninjau lokasi non-kawasan yang membatasi hutan lindung di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada Minggu (23/8/2026). Area seluas 36 hektare diperkirakan telah dilahap api.
Api di permukaan memang tidak lagi ditemukan. Namun, asap masih dikeluarkan dari kedalaman lahan gambut.
"Pekerjaan ini harus dilakukan secara detail agar api tidak dimunculkan lagi," diungkapkan Raja Juli.
Data SIPONGI mencatat jumlah titik panas sempat diturunkan dari 157 titik menjadi 11 titik pada Sabtu (22/8/2026) malam. Keganjilan mulai disorot ketika angka tersebut kembali ditingkatkan menjadi 44 titik pada Minggu (23/8/2026) pagi.
Penurunan awal ini diklaim sebagai hasil dari operasi yang dilakukan sebanyak 176 kali dalam sehari. Pasukan gabungan dikerahkan untuk memadamkan api yang disebar di sejumlah kabupaten.
Mengurai Celah Operasi Pemadaman
Eskalasi penanganan ditingkatkan ketika Presiden Prabowo memutuskan untuk mengerahkan 1.500 personel tambahan dari luar Kalimantan. Prabowo memimpin rapat koordinasi di Pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat, pada Sabtu (22/8/2026).
"Saya mendatangi lokasi untuk melihat keadaan setempat," ditegaskan Prabowo yang didampingi sejumlah menteri.
Enam helikopter berkapasitas besar turut disiapkan pemerintah untuk mendukung operasi udara. Peralatan pompanisasi juga ditambah untuk menangani sumber panas yang disembunyikan di bawah permukaan tanah gambut.
Langkah ini diapresiasi sebagai respons cepat. Namun, pendekatan yang menitikberatkan pada pemadaman fisik ini dipersoalkan karena belum menyentuh inti permasalahan.
Menyoroti Transparansi Konsesi
Wakil Ketua Harian DPP PKB, Nadya Alfi Roihana, mempertanyakan tata kelola kawasan yang dinilai sebagai celah utama. Karhutla yang diulang setiap tahun menandakan keganjilan dalam sistem pengawasan.
"Menhut tidak sepatutnya hanya memerankan tugas pemadam kebakaran, tata kelola kawasan lebih dibutuhkan masyarakat," disoroti Nadya pada Jumat (21/8/2026).
Pola ini mengingatkan pada rentetan kasus karhutla historis pada 2015 dan 2019, di mana operasi militer juga diturunkan secara masif. Sayangnya, ketegasan dalam mengevaluasi izin konsesi perusahaan yang diuntungkan secara ekonomi seringkali tidak diungkap ke publik.
Kementerian Kehutanan sebenarnya telah mengantongi data kawasan rawan yang dikaitkan dengan riwayat pengelola konsesi. Keganjilan belum dijawab mengenai alasan data krusial tersebut belum diwujudkan menjadi kebijakan penataan yang mengikat.
Pihak pengelola kawasan seharusnya diwajibkan untuk menanggung biaya pemulihan ekosistem. Jangan sampai keuntungan dinikmati secara privat, sementara kerugian ditanggung oleh negara.
Saat ini, publik masih menunggu keberanian pemerintah untuk membongkar dan mengevaluasi izin perusahaan di kawasan rawan. Tindakan tegas terhadap aktor intelektual di balik pembukaan lahan belum diungkap sepenuhnya.
Ribuan pasukan dan helikopter memang berhasil diturunkan untuk mematikan bara di permukaan tanah. Namun, mampukah pemerintah memadamkan ketimpangan tata kelola yang memicu kebakaran ini dari balik meja perizinan? ***
