Politik

Ironi Efisiensi: 25 Kepala Daerah Mengejar Fatamorgana di Singapura

Ironi Efisiensi: 25 Kepala Daerah Mengejar Fatamorgana di Singapura
Ilustrasi 25 kepala daerah mengikuti studi lapangandi Singapura, pada 15 -28 Juli 2026. Agenda ini merupakan rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Pemerintahan Daerah (KPPD) dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). - Istimewa

​Sebanyak 25 kepala daerah mengikuti studi ke Singapura di tengah seruan efisiensi. Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan menilai agenda tersebut tidak relevan dengan ekosistem lokal.

​Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Djohermansyah Djohan mengkritik keberangkatan 25 kepala daerah ke Singapura untuk studi lapangan. Kegiatan tersebut dinilai bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran kementerian, lembaga, dan daerah.

​"Kalau situasi sekarang sedang efisiensi, maka sebaiknya cukup studi di dalam negeri. Tidak perlu dulu studi referensi ke luar negeri," kata Djohermansyah, Ahad (19/7/2026).

​Sebanyak 25 kepala daerah diketahui mengikuti studi lapangan mancanegara di Singapura pada 15 hingga 28 Juli. Agenda ini merupakan rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Pemerintahan Daerah (KPPD) dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Relevansi Laboratorium Singapura

​Ihwal pemilihan negara tujuan, Djohermansyah mempertanyakan relevansi Singapura sebagai laboratorium pemerintahan daerah. Ia menyebut negara tersebut tidak mengenal sistem bupati, wali kota, maupun camat seperti struktur birokrasi di Indonesia.

​"Ekosistem pemerintahannya berbeda. Yang didapat paling hanya perspektif teoritis. Ketika diterapkan di Indonesia belum tentu cocok," ujarnya.

​Sebelumnya, ia menyarankan agar studi lapangan cukup mengandalkan contoh keberhasilan di berbagai daerah dalam negeri. Selain itu, pemerintah dapat menghemat biaya dengan mengundang pakar internasional ke Indonesia jika memang membutuhkan perspektif global.

Pembinaan Berkelanjutan

​Djohermansyah turut menyoroti efektivitas pola pembinaan kepala daerah yang berlaku saat ini. Ia menilai pelatihan tidak cukup hanya dilakukan sekali saat awal menjabat atau melalui kunjungan luar negeri yang singkat.

​Ia mendorong pemerintah membangun sistem pembinaan berkelanjutan setiap tahun dengan materi yang lebih membumi. Praktik operasi tangkap tangan (OTT) yang masih berjalan menunjukkan perlunya penguatan pelayanan publik dan integritas.

​"Karena itu, kalau memang ingin belajar serius, sekolahkan benar-benar selama sebulan penuh. Masuk kelas, belajar intensif. Jangan sekadar beberapa hari kursus lalu sisanya jalan-jalan," kata Djohermansyah.