Dimasukkannya nama anggota dewan berharta belasan miliar rupiah ke dalam daftar masyarakat rentan miskin menyisakan lubang besar dalam sistem pendataan negara. Dalih pemerintah mengenai konsolidasi data justru memicu pertanyaan baru tentang nasib rakyat kecil yang haknya dipertaruhkan.
Kepemilikan kekayaan menembus angka belasan miliar rupiah ternyata tidak menghalangi seorang pejabat negara didata sebagai warga rentan miskin. Sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dipersoalkan publik setelah mencatatkan nama anggota DPR RI Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba, di kelompok Desil 4.
Kejanggalan ini langsung direspons oleh pihak yang disorot. Eva mengakui telah mendatangi Kantor Dinas Sosial Toraja Utara untuk mempertanyakan sumber pendataan yang dinilai penuh dengan kecacatan prosedural tersebut.
"Saya sendiri merasa heran ketika mengetahui bahwa nama saya tercatat dalam desil 4. Karena itu, saat rapat Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik, saya langsung mempertanyakan bagaimana hal tersebut dapat terjadi dan meminta agar sumber serta proses pendataannya diperiksa," kata Eva melalui siaran pers pada Selasa (8/9/2026).
Menyikapi celah ini, Eva menggarisbawahi potensi kerugian bagi masyarakat rentan. "Jika data seorang anggota DPR RI saja dapat keliru, tentu ada kemungkinan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan juga mengalami kesalahan pendataan," Eva menambahkan.
Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI, Ahmad Sahroni, menyelaraskan pembelaan dengan menyatakan bahwa Eva tidak pernah menerima bantuan sosial apa pun. "Kami sudah klarifikasi yang bersangkutan enggak pernah terima bansos. Mungkin namanya terbawa itu," disebutkan Sahroni kepada media di Gedung DPR, Selasa (8/9/2026).
Namun, rentetan dalih yang disajikan oleh instansi pendata justru memperlihatkan celah struktural yang lebih dalam. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia, mempertahankan sistem tersebut saat diwawancarai di Kantor Kemensos pada Selasa (8/9/2026).
"Namanya ini data manusia tidak pernah ada menuju akurat 100 persen karena setiap saat ada orang yang meninggal, setiap saat ada orang yang lahir. Jadi ini tidak ada yang salah, tetapi bagian dari proses ini semua yang kita jalani dan alami saat ini adalah bagian dari proses penyempurnaan data," jelas Amalia.
Membongkar Dalih Sertifikat Kemiskinan dan Anomali Algoritma
Kementerian Sosial mencoba meredam krisis kepercayaan publik dengan menjanjikan perbaikan secepatnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan nama Eva sudah dimutakhirkan dan dipindahkan ke Desil 10.
"Iya benar memang dia ada di desil 4, tetapi dia belum pernah menerima bansos. Nah untuk itu, ini tidak ada yang salah ya, karena memang bagian dari proses konsolidasi data dan kami punya komitmen untuk memperbaiki data ini," begitu kata Gus Ipul dalam konferensi pers pada Selasa (8/9/2026).
Namun, pernyataan yang patut disorot dikeluarkan dari internal kementerian ketika membahas fungsi metrik angka tersebut. Mewakili instansinya, Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan menegaskan bahwa desil diposisikan secara berbeda dari pemahaman publik selama ini.
"Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa," kata Andy dalam keterangan pers pada Jumat (4/9/2026).
Dalih ini menyisakan celah logika yang dipertanyakan kewajarannya. Jika desil hanya dianggap sebagai angka dinamis tanpa mengukur kemiskinan secara presisi, maka dasar penetapan bantuan sosial bernilai triliunan rupiah dipandang sangat rapuh dan rawan dimanipulasi oleh pihak yang berkepentingan.
Apalagi, Gus Ipul mengakui dimasukkannya belasan juta data baru tanpa validasi menjadi penyebab utama kekacauan sistem ini. "Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga loncat-loncat," ungkap Gus Ipul dalam kesempatan sebelumnya pada Jumat (4/9/2026).
Menelusuri Pola Keganjilan yang Diduplikasi
Kekacauan sistem ini dibuktikan oleh pola yang diduplikasi secara identik di berbagai wilayah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mencontohkan kasus historis yang menimpa seorang pengemudi becak bernama Pak Timbul di Kulonprogo.
Beberapa waktu lalu, Pak Timbul secara ganjil dilemparkan ke Desil 9, sebuah kelompok yang ditargetkan bagi populasi paling sejahtera. Setelah ditelusuri kejanggalannya, data tersebut dimutakhirkan dan diturunkan ke Desil 3.
"Angka desil bukan 'vonis' tunggal atas hak seseorang terhadap bantuan sosial. Ini membuktikan bahwa mekanisme pemutakhiran telah berjalan dan akan terus dilakukan seiring dengan dinamika kondisi kesejahteraan masyarakat," klaim Qodari melalui keterangan tertulisnya pada Senin (7/9/2026).
Meskipun pejabat mengklaim sistem terus membaik, realitas ini membuktikan bahwa algoritma negara sering menyiksa kelompok yang paling rentan secara senyap. Desil seakan memvonis nasib rakyat kecil tanpa memotret kondisi riil di lapangan secara menyeluruh.
Pemerintah menjanjikan tindakan untuk merapikan kekacauan data ini dalam kurun waktu satu sampai dua pekan ke depan. Namun, rentetan janji tersebut belum menjawab akar persoalan dari mesin birokrasi yang dibiarkan menelan jutaan data mentah untuk menyingkirkan warga dari jaring pengaman sosial.
Elite politik di Senayan membuktikan kemampuannya untuk mendatangi instansi demi mengoreksi anomali angka yang menimpa mereka dalam hitungan hari. Pertanyaan tajam yang belum diungkap secara transparan hingga hari ini memusatkan fokus pada nasib jutaan masyarakat kecil; siapa yang menolong mereka ketika jatah hidup mereka diam-diam dirampas oleh algoritma yang menganggap kemiskinan sekadar deretan angka untuk digeser? ***
