Said Abdullah, Ketua Banggar DPR dari PDI Perjuangan, memperkirakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis 2027 tidak akan melebihi Rp174 triliun. Angka ini menukik tajam dari pagu Rp268 triliun tahun ini. Janji makan gratis yang dulu digembar-gemborkan sebagai program revolusioner kini mulai diukur ulang dengan kalkulator “realistis” ala parlemen.
Said Abdullah menyampaikan, proyeksi itu berdasarkan perhitungan kebutuhan riil di lapangan. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG yang semula direncanakan 27.000 titik, menurutnya cukup dengan 21.000 titik saja.
Dengan skala itu, program diklaim tetap mampu menjangkau sekitar 84 juta siswa di seluruh Indonesia. Angka yang kebetulan mirip total populasi anak di bawah 18 tahun.
Pemerintah sendiri kerap menegaskan MBG tetap jadi prioritas nasional. Presiden Prabowo menargetkan capaian bertahap hingga 82 juta penerima manfaat. Hingga Mei 2026, program sudah menyalurkan lebih dari 8,3 miliar porsi makanan bergizi. Angka yang mengesankan, meski kini dihadapkan pada tekanan anggaran dari Banggar.
Latar Politik di Balik Angka “Realistis”
Sebagai Ketua Badan Anggaran dari PDIP, pernyataan Said Abdullah punya bobot politik yang tak bisa diabaikan. PDIP yang dulu sering jadi oposisi kini memainkan peran penyeimbang anggaran dengan elegan. Penurunan proyeksi ini terasa seperti pesan halus: “Kita dukung programnya, tapi jangan terlalu berlebihan, ya.”
Pemerintah memang pernah mengusulkan pagu yang lebih tinggi, bahkan sempat menyentuh Rp335 triliun sebelum dipangkas menjadi Rp268 triliun untuk 2026. Kini Banggar membawa hitungan yang lebih rendah lagi. Ini seperti drama tahunan politik anggaran: janji kampanye bombastis, kemudian “disesuaikan” saat tiba saatnya membahas RAPBN.
Pemerintah menjawab bahwa pemotongan ini bukan pengurangan komitmen, melainkan rasionalisasi untuk tata kelola yang lebih baik. Integrasi dengan program kesehatan seperti stunting dan ibu hamil disebut sebagai cara cerdas menekan biaya. Tapi di balik narasi mulus itu, publik bisa membaca ketegangan klasik antara ambisi eksekutif dan kewaspadaan legislatif.
Data Stunting dan Target yang Dipertaruhkan
Prevalensi stunting nasional sudah berhasil turun ke 19,8 persen pada 2024. Ini capaian bersejarah karena pertama kalinya berada di bawah 20 persen dalam satu dekade. Pemerintah menargetkan 18,8 persen pada 2025 dan 14,2 persen pada 2029.
MBG dirancang sebagai senjata utama untuk mempercepat penurunan stunting. Program ini menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui. Kalau anggaran dipangkas tanpa perbaikan sistem, intervensi gizi harian berisiko jadi setengah hati, terutama di daerah yang paling membutuhkan.
Pemerintah berargumen bahwa penyesuaian justru akan membuat program lebih tepat sasaran. Fokus pada daerah prioritas dan integrasi lintas sektor diyakini bisa menjaga efektivitas. Namun di lapangan, janji makan bergizi gratis yang dulu terdengar meyakinkan kini terasa mulai diukur dengan hitungan yang jauh lebih hati-hati.
Tantangan Implementasi yang Sudah Terlihat
Sejak awal 2025, MBG sudah kedodoran di lapangan. Ribuan kasus keracunan massal tercatat di berbagai daerah, menjadi sorotan yang tak nyaman. Ratusan dapur sempat mati suri karena transfer dana dari Badan Gizi Nasional sering tersendat.
Rantai distribusi yang terlalu panjang meningkatkan risiko makanan rusak atau tidak higienis. Beberapa kajian menyebut menu di banyak tempat belum sepenuhnya memenuhi standar gizi harian yang ideal. Ini seperti menggelar pesta makan besar tapi dapur dan logistiknya belum benar-benar siap.
Pemerintah mengakui tantangan ini dan sedang melakukan evaluasi serta perbaikan tata kelola. Tapi dengan anggaran lebih tipis, tekanan untuk menunjukkan hasil cepat semakin besar. Publik mulai bertanya-tanya apakah program yang dulu penuh harapan ini bisa bertahan tanpa mengulang kesalahan yang sama.
Skenario Pengurangan Anggaran dan Implikasinya
Dengan anggaran dibatasi di kisaran Rp174 triliun, pemerintah bisa memilih fokus pada targeting daerah stunting tinggi dan infrastruktur siap. Pendekatan ini berpotensi meningkatkan efisiensi, memperketat pengawasan, dan mengurangi pemborosan. Versi hemat yang lebih berkualitas mungkin lahir dari sini.
Namun skenario lain juga terbuka lebar. Jika pemangkasan dilakukan secara merata tanpa perencanaan matang, cakupan program bisa menyusut signifikan. Daerah 3T dan sekolah pinggiran berisiko mendapat jatah yang lebih kecil atau tidak konsisten. Ketimpangan akses gizi antarwilayah pun bisa semakin melebar.
Pemerintah menjamin bahwa kualitas layanan tidak akan dikorbankan. Integrasi dengan program kesehatan lain disebut sebagai solusi cerdas untuk menekan biaya. Tapi di mata publik, janji makan bergizi gratis yang dulu bombastis kini terasa mulai diukur dengan kalkulator yang jauh lebih dingin.
Pembacaan Politik yang Lebih Luas
Penyesuaian ini memberi ruang bagi narasi “lebih realistis dan tepat sasaran”. Tapi di balik itu ada pertanyaan tajam: siapa yang diuntungkan dari program yang skalanya dikecilkan? Apa yang sedang digeser dari ambisi awal yang dulu jadi magnet pemilih?
Akar persoalannya sering kali bukan hanya mekanisme pemilihan atau teknis anggaran. Ia menyentuh ongkos politik, rekrutmen, pendanaan, dan cara kekuasaan dijalankan. Janji besar yang dulu bombastis kini pelan-pelan “disicil” ketika bertemu realitas kekuasaan dan keterbatasan fiskal.
Pemerintah berpendapat bahwa rasionalisasi ini justru menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Namun publik berhak bertanya apakah ini langkah maju atau mundur halus dari komitmen yang pernah dijanjikan dengan penuh semangat.
September sebagai Ujian Sebenarnya
Angka final akan ditentukan September dalam pembahasan RAPBN 2027. Proses itu bukan sekadar soal rupiah di atas kertas. Ia menjadi panggung di mana pemerintah dan DPR saling uji kekuatan soal prioritas nasional yang sesungguhnya.
Publik perlu mengawasi dengan saksama. Karena wacana besar seperti MBG sering muncul bombastis di awal, lalu pelan-pelan “disicil” ketika menghadapi realitas kekuasaan dan keterbatasan anggaran. Yang dipertaruhkan bukan hanya gizi anak, tapi juga kredibilitas janji yang dulu terdengar sangat meyakinkan.***
